JAKARTA - Buntut dari perubahan tatib DPR membawa konsekuensi logis, yakni pengocokan ulang terhadap pimpinan komisi-komisi dan badan-badan/alat kelengkapan di DPR. Masing-masing fraksi mengincar komisi-komisi yang dinilai strategis.

Berdasarkan perubahan tatib DPR tersebut, jatah kepemimpinan komisi-komisi adalah proporsional. Dengan proporsional, maka Partai Golkar yang jumlah anggotanya terbanyak di DPR akan mendapat jatah empat pimpinan, terdiri dari 3 pimpinan komisi dan satu pimpinan badan. Sementara PDI-P mendapat jatah 3 pimpinan, terdiri dari dua pimpinan komisi dan satu pimpinan badan.

Ketua DPP PAN Abdillah Toha mengakui, pihaknya akan berjuang sekuat mungkin, agar PAN mendapat komisi yang strategis, sehingga secara konkret dapat membela kepentingan rakyat kecil.

Dalam kaitan ini, F-PAN memang meminta agar ketua komisi VI dan ketua Baleg (Badan Legislasi) dapat dipegang oleh kader PAN.

''Karena dalam hitungan proporsional, PAN hanya mendapat jatah dua kursi ketua komisi. Saya memang mendapat amanat untuk memperjuangkan agar PAN bisa merebut ketua komisi VI. Tapi saya mendengar komisi VI ataupun Badan Legislasi juga diincar oleh komisi lain,'' katanya menjawab pers di gedung DPR kemarin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Untung Wahono mengatakan, PKS hanya mendapat jatah satu kursi ketua komisi dan lima wakil ketua alat kelengkapan DPR. Pihaknya memang menginginkan menempatkan kadernya di komisi VI DPR. Untuk itu, akan dinegosiasikan dengan fraksi yang lain.

''Kalau ada fraksi lain yang juga menginginkan komisi tersebut, kami akan membicarakan dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Soal hasil dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pim-pinan DPR, tergantung nantilah,'' ujarnya.

Wahono belum mengetahui soal kepastian tanggal rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR tersebut.

''Yang jelas, simulasi mengenai pembagian komisi-komisi itu akan dilaksanakan pada masa reses 1-24 oktober 2005,'' terangnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris F-PDIP DPR Panda Nababan mengatakan, masalah pembagian komisi itu akan diputuskan dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. ''Biarlah mereka yang mengatur komisi-komisi untuk masing-masing fraksi,'' katanya.

Dia mengatakan akan bersikap santun dalam menyikapi kocok ulang pimpinan komisi-komisi tersebut. ''Mana tahu ada fraksi lain yang nafsu, kita pun mengalah. Kalau mereka percayakan pada PDIP untuk pimpinan BK (Badan Kehormatan), ya kita terima,'' tambahnya.

Panda tidak menjawab ketika ditanya akan memilih komisi mana saja, karena hal itu dirasa tidak pantas dan tidak etis untuk dijawab.

''Misalnya, PDI-P minta di komisi 'A', tidak tertutup kemungkinan ada fraksi lain yang berambisi juga di komisi tersebut. Jadi, soal itu akan diputuskan dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Biarlah mereka yang mengatur komisi-komisi untuk masing-masing fraksi,'' paparnya. (sas-49h)