SEMARANG - Ratusan mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi menolak rencana kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Jawa Tengah nyaris bentrok dengan aparat kepolisian, Kamis (29/9). Di sela-sela aksi, sejumlah elemen buruh melakukan pembakaran ban dan keranda di halaman Gedung Berlian.

Massa aksi yang jauh lebih besar jumlahnya dibanding aksi-aksi sebelumnya itu datang ke Gedung DPRD secara bergelombang. Pertama, elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) Semarang.

Disusul kemudian, elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang, yang terdiri BEM Undip, Unnes, Untag, USM, Unisbank, dan Unika. Bergabung dalam elemen ini HMI, GMNI, PRD, KM-PD, dan LMND. Mereka berangkat dari bundaran air mancur Jl Pahlawan.

Ratusan mahasiswa yang berniat melakukan penyegelan secara simbolik Gedung DPRD Jateng, lebih dahulu melakukan dorong-dorongan dengan puluhan polisi yang mengamankan aksi tersebut. Lemparan botol air mineral ke arah polisi mewarnai aksi saling dorong itu.

Bahkan, terjadi tarik menarik sebuah tongkat bendera antara mahasiswa dan polisi, ketika tongkat itu diarahkan ke muka polisi yang menghalangi mahasiswa. Setelah melakukan negoisasi, akhirnya beberapa mahasiswa diperbolehkan memasang poster bertuliskan gedung DPRD disegel oleh rakyat.

Sebelum aksi mahasiswa dimulai, elemen buruh yang menggelar aksi lebih awal melakukan pembakaran keranda dan ban di halaman gedung wakil rakyat itu. Meski beberapa kali polisi memadamkan, para buruh nekat melakukan pembakaran lagi.

Koordinator aksi mahasiswa, M Taufan mengemukakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM sampai 80% menunjukkan pemerintahan sekarang lebih mewakili pemodal asing daripada menyejahterakan rakyat.

"Faktanya, subsidi untuk BBM lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan anggaran untuk pembayaran utang luar negeri," ungkap dia.

Adapun koordinator aksi elemen buruh, Ramelan mengemukakan, kenaikan harga BBM menyebabkan kondisi buruh makin menderita dan tidak sejahtera. Bahkan, PHK massal akan sering terjadi.

Aksi tersebut ditemui oleh tiga anggota DPRD Jateng, Muhajir M Ardian (Fraksi PPP), Kamal Fauzi (Fraksi PKS), dan Kartono (Fraksi PDI-P). Mereka bergantian menyatakan, mayoritas fraksi di DPRD menolak rencana kenaikan harga BBM itu dan sikap tersebut telah disampaikan ke DPR RI.

Serba Sulit

Pemerintahan SBY dinilai serba sulit untuk menentukan kebijakan terhadap harga BBM menyusul kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 60-70 dolar/barel. Pengamat ekonomi dari Semarang Drs Alfasadun MM Akt mengatakan, bila harga BBM tidak dinaikkan akan menanggung beban subsidi Rp 100 triliun lebih. Kalau dinaikkan, subsidi hanya Rp 89 triliun.

Kalau subsidi tidak dikurangi, tidak saja dinikmati kalangan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga dinikmati masyarakat ekonomi tinggi. Sebaliknya pada sisi lain, bila dinaikkan akan berdampak pada kenaikan harga barang, yang berarti terjadi inflasi.

"Kondisi seperti ini mengakibatkan daya beli masyarakat turun dan akhirnya akan berimbas pada para pekerja," kata Alfasadun yang juga tenaga ahli DPRD Jawa Tengah.

Daya beli masyarakat yang rendah itu, berdampak pada omset perusahaan. Kalau omsetnya berkurang, kemungkinan besar akan terjadi pengurangan tenaga kerja atau akan menambah jumlah PHK.

Di Cilacap

Kesatuan Aksi Angkatan Muda Muhammadiyah juga mendemo Pertamina UP IV Cilacap.

Dalam aksinya, pendemo menyampaikan tujuh pernyataan yang ditujukan baik kepada pemerintah maupun Pertamina. Termasuk dalam pernyataan tersebut adalah penolakan terhadap kenaikan harga BBM, desakan agar pemerintah mengaudit Pertamina, dan desakan agar penyelundup BBM ditindak.

Dalam orasinya mereka menyatakan kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat.

"Semua bentuk kompensasi BBM yang diberikan pemerintah tidak akan cukup untuk menutup kesulitan yang dihadapi akibat naiknya harga BBM," kata seorang pengunjuk rasa.

Oleh karena itu, menurut mereka, langkah paling bijak adalah dengan tidak menaikan harga BBM.

Koordinator demo, Hari Satrio mengatakan, aksi yang dilakukan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat.

Sementara itu berbagai dugaan menyertai antrean panjang di SPBU-SPBU menjelang kenaikan harga BBM. GM Pertamina UMPS IV Jateng-DIY Wisnuntoro tak menepis adanya kemungkinan terjadi penimbunan di SPBU. Namun sejauh ini pihaknya belum pernah mengetahui hal itu.

Dia juga mengungkapkan, tak menutup kemungkinan penyimpangan BBM terjadi di level bawah. Ada masyarakat yang demi Rp 1.000-Rp 2000 per liter, berkali-kali antre BBM untuk dijual kembali. Jika itu dilakukan oleh ratusan orang, tentu jumlahnya cukup banyak.

Menurutnya, kelangkaan tidak hanya terjadi di Jateng. Bahkan provinsi ini dinilai masih beruntung dengan adanya kilang minyak di Cilacap yang memiliki kapasitas besar.

Namun demikian, keberadaan kilang Cilacap juga membuat Jateng dinomorduakan oleh Pusat. Akibatnya, ketika ada daerah lain yang dinilai lebih kritis, pasokan yang semula untuk Jateng dialihkan ke wilayah tersebut.

Sikap pro dan kontra atas rencanakenaikan harga, masih terjadi di DPRD Jateng.

Saat rapat paripurna beberapa waktu lalu, Fraksi PAN, Fraksi PDI-P, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan penolakannya.

Sementara Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar belum menyampaikan sikap resmi. Sikap Fraksi PPP lebih tegas lagi. Fraksi itu tak hanya menolak kenaikan harga BBM. Namun meminta gubernur untuk juga ikut menyatakan penolakannya pada pemerintah. Secara resmi, lewat surat yang ditandatangani Ketua FPPP, Masruhan Samrusie, fraksi ini menyurati gubernur.

Adapun satu lagi, yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD) memahami dan menyetujui terhadap rencana kenaikan tersebut. Ketua FPD, H Subyakto SH MH mengatakan, pihaknya memahami alasan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Kenaikan ini meski terasa sangat pahit, tetap menjadi pilihan terakhir untuk menyelamatkan eksistensi dan kondisi ketahanan ekonomi nasional.

Subyakto menolak politisasi atas rencana kenaikan harga BBM. Sebab tindakan tersebut tidak solider dan patut dipertanyakan jiwa kenegarawanannya. "Politisasi ini sangat terasa ketika berujung pada tuntutan politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah."(G17,G7,G21-14h)