| Jumat, 30 September 2005 | NASIONAL |
Ribuan Pendemo Kepung Istana Negara
JAKARTA - Aksi turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga BBM, Kamis kemarin, mencapai puncaknya. Hampir di seluruh kota besar di Tanah Air, diwarnai aksi demo. Para mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan elemen masyarakat yang lain menyuarakan aspirasinya untuk menolak rencana kenaikan harga BBM dengan cara mendatangi kantor lembaga pemerintahan. Di Jakarta, isu adanya bom molotov mewarnai aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Namun, berkat kesigapan aparat kepolisian, isu tidak menjadi berkembang. Isu bom bermula sekitar pukul 12.50. Saat itu aparat kepolisian yang menjaga aksi unjuk rasa mahasiswa, petani, buruh, dan ibu-ibu rumah tangga, menerima informasi adanya bom molotov yang ditaruh di Honda Civic B 8213 di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara. "Tidak ada bom, tidak ada isu bom," kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Sukrawardi Dahlan, setelah bersama anggotanya melakukan penelitian. Sekitar dua ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, ibu rumah tangga sampai dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) berkumpul di depan Istana Negara. Mereka menyuarakan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM. Massa mulai berdatangan dan sampai di depan Istana sekitar pukul 12.00. Dimulai dari 500-an orang massa ARM dari Gasperindo, KSBSI, REPDEM, dan GIPSI yang berjalan kaki dari Bundaran HI. Kemudian datang bergabung di depan Istana sekitar 500 orang massa ARM lainnya dari Pemuda Islam, FMN (Front Mahasiswa Nasional), AGRA (Aliansi Gerakan Reformasi Agraria), Forkob (Forum Rakyat Korban Orde Baru), dan RBS (Revolusi Belum Selesai) yang sebelumnya berkumpul di kawasan Masjid Istiqlal. Sekitar pukul 13.10, datang lagi bergabung sekitar 600 massa ARM lainnya dari elemen mahasiswa seperti FAM (Front Aksi Mahasiswa) UI, BEM, IPB, HMI, LMND, PRD (Partai Rakyat Demokratik), dan lainnya yang sebelumnya berkumpul di Kampus UI Salemba. Bergabung pula elemen masyarakat lain seperti dari FAMRED, IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan HAMAS, sehingga massa pengunjuk rasa berjumlah kurang lebih 2.000 orang. Beberapa aktivis dari ARM seperti Budiman Sujatmiko dan Jumhur Hidayat melakukan orasi yang intinya menolak kenaikan harga BBM. Di samping menolak kenaikan harga BBM, ARM juga menuntut supaya pemerintah mencabut peraturan-peraturan yang dinilai tidak memihak kepada rakyat seperti UU No 13/2003 dan Perpres No 36/2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mereka juga menuntut pemerintah melaksanakan reformasi agraria, menghentikan PHK, menaikkan upah pekerja, serta memberikan pendidikan dan kesehatan gratis. Kepung Istana Aksi besar-besaran ini bukan saja dari Jakarta, tapi juga dari Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Mereka bersatu di setiap penjuru Jakarta untuk sama-sama ke Istana Negara. Ada yang berkumpul di Masjid Istiqlal, kampus UI Salemba, Tugu Proklamasi, dan di Kampus UI Depok. Ribuan demonstran sempat berkumpul di Bundaran HI sebelum menuju Istana Negara. Dari lokasi ini massa terdiri dari Gabungan Ikatan Pengemudi Seluruh Indonesia. Selanjutnya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi, Laskar Pemuda Rakyat Miskin, Republik Demokrasi PDIP, KASBU, dan Gaspermindo. Puluhan aparat dari Polda Metro Jaya tampak menjaga tempat-tempat yang mereka lalui. Massa juga mulai bergerak dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka. Sementara itu, arus lalu lintas di beberapa ruas jalan dialihkan, akibat menumpuknya massa. Di perempatan Jalan Thamrin-Kebon Sirih, polisi sibuk mengalihkan kendaraan agar menghindari arah Monas. Lalu lintas dibelokkan ke Jalan Kebon Sirih atau Tanah Abang. Begitu pula mendekati Jl Medan Merdeka, bus kota ataupun busway dibelokkan ke arah Jalan Budi Kemuliaan, karena Medan Merdeka Barat ditutup. Massa terus berdatangan ke Istana. Salah satu di antara mereka menamakan diri Ampera (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi Jilid Dua). Diketuai oleh Dwi Untung Saputra, Ampera menyatakan kenaikan harga BBM harus diikuti kompensasi mundurnya tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Ampera menyatakan tiga sikapnya. Pertama, menolak harga BBM naik. Kedua, mendesak Presiden memecat menteri bidang ekonomi yakni Abu Rizal Bakrie, Sri Mulyani, Jusuf Anwar, dan Mari Pengestu. Ketiga, Presiden agar menyita harta koruptor guna mengganti subsidi BBM. Di tempat yang sama, ada aksi unjuk rasa dalam bentuk lain yang dilakukan beberapa artis Ibu Kota. Unjuk rasa, sekaligus peluncuran film layar lebar "Detik Terakhir" itu dihadiri antara lain Titik Qadasih dan Desvita Maharani. Sementara itu, menurut pemantauan, aksi demo dan antrean panjang kendaraan di SPBU mengakibatkan lalu lintas di Jakarta macet total. Unjuk rasa di depan Istana Merdeka mengakibatkan Jalan Medan Merdeka Utara sempat ditutup. Pengalihan arus lalu lintas di kawasan ini menambah kemacetan lalu lintas, karena secara bersamaan terjadi antrean kendaraan di SPBU. Antrean panjang kendaraan bermotor seperti terlihat di dua SPBU di Jalan Prapatan menyebabkan arus kendaraan dari Senen menuju Tugu Tani dan sebaliknya mengalami kemacetan. Berdasarkan pantauan, kemacetan juga terjadi di Jalan DI Panjaitan dan Pramuka Jakarta Timur serta Jalan Kramat Raya dan Prapatan Jakarta Pusat, akibat antrean BBM. Antrean panjang kendaraan di SPBU Jl Kramat Raya Jakarta Pusat, juga menyebabkan arah kendaraan menuju Senen mengalami kemacetan parah. Demikian pula di SPBU Jalan Raya Pramuka, Jaktim, antrean memanjang sekitar 200 meter memacetkan arus lalin dari arah Salemba ke Pramuka. Kemacetan panjang juga terlihat hingga 50 meter dari pintu masuk SPBU Lenteng Agung. Polri dan TNI Siap Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, sebanyak 5.620 personel polisi dan 20 satuan setingkat kompi (SSK) pasukan cadangan TNI siap untuk mengamankan Jakarta menjelang dan setelah kenaikan harga BBM 1 Oktober. Aparat keamanan itu akan disebar di 14 titik yang dinilai rawan. Unjuk rasa besar-besaran dan aksi mogok dikhawatirkan terjadi saat harga BBM dinaikkan mulai 1 Oktober. Menurut Sutiyoso, jumlah pengunjuk rasa yang turun ke jalan hanya sekitar 5.000 orang. Sementara pihak kepolisian mengatakan, Jakarta masih dalam kondisi normal. Warga, kata dia, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berunjuk rasa, asal tidak melakukan tindakan anarkis. Aparat keamanan yang mengawasi aksi unjuk rasa tidak dipersenjatai. "Namun, kalau aksi unjuk rasa berubah menjadi anarkis, para pengunjuk rasa itu akan ditindak tegas," tandasnya. Sutiyoso meminta warga untuk tidak menimbun BBM. Aparat akan melakukan operasi dan warga yang ketahuan menimbun BBM akan didakwa dengan UU No 22/2001 tentang Migas. Aparat kepolisian sempat mengubah konsentrasi pengamanan terhadap tempat-tempat yang diperkirakan akan dijadikan tempat berunjuk rasa. "Sebelumnya kami perkirakan ada 14 titik, namun ternyata ada perubahan, sehingga kita hanya berkonsentrasi di tiga titik yaitu Istana Negara, Istana Wakil Presiden, dan Bunderan HI," jelas Kapolda Metro Jaya Irjen Firman Gani. Menurutnya, status Jakarta masih tetap waspada, ini berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang menyatakan Jakarta dalam status siaga. Bukti kewaspadaan tersebut, kata dia, pihaknya melarang polisi dan polwan yang hendak cuti untuk berkonsentrasi penuh mengamankan Jakarta. (bu,aih-14h) | ||||