JEPARA - Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) terus melakukan "kampanye" untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, tepatnya di kawasan Lemahabang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Dalam sosialisasi di hadapan para LSM, Rabu (28/9), Batan menginformasikan bahwa pada 2008 rencana proyek PLTN tersebut ditarget sudah ditenderkan.

"Meski sampai saat ini izin belum dikantongi, namun kami menargetkan pada 2008 rencana proyek sudah ditenderkan," kata Dr Ir Arnold Y Soetrisnanto, Kepala Pusat Pengembangan Nuklir Batan di pantai dekat kawasan Pantai Kartini.

Hadir juga dalam acara itu, Dr Mujahirin Thohir dari lembaga penelitian sosial budaya (Lemlit Sosbud) Undip Semarang, yang dipercaya melakukan penelitian sosial budaya masyarakat tapak berkait dengan megaproyek tersebut.

Arnold memaparkan, proses perizinan membangun PLTN tak semudah izin membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B, di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.

Jika PLTU cukup hanya izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), maka PLTN harus mengantongi lima fase perizinan. Selain amdal, pembangunan PLTN juga perlu izin tapak (side permit), izin konstruksi menyangkut jenis teknologi yang akan diterapkan, izin commisioning (yakni setiap alat dan infrastruktur akan dicek), dan izin operasional yang selain menyangkut kesiapan teknologi juga menyangkut faktor manusia (human). Untuk izin commisioning saja, dibutuhkan waktu lebih kurang satu tahun. "Badan Atom Internasional (IAEA) akan mengecek seluruh peralatan yang ada sampai dengan tahap kesiapan operasional, sehingga diperoleh simpulan bahwa konstruksi dan peralatan itu layak operasi dan aman," jelasnya.

Arnol memperhitungkan, lima fase perizinan itu diperkirakan akan tuntas selama enam tahun. Jika pada 2008 PLTN sudah ditenderkan, maka pada 2010 pembangunan konstruksi sudah bisa mulai.(H15-44a)