| Jumat, 30 September 2005 | MURIA |
Massa "Segel" Sebuah SPBU di KudusKUDUS - Sekitar seratus orang dari 16 elemen masyarakat yang ada di Kota Kudus, Kamis (29/9) kemarin turun ke jalan melakukan aksi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang menurut rencana akan dilakukan mulai 1 Oktober 2005. Aksi dimulai dari Alun-alun Simpangtujuh, dan dilanjutkan dengan longmarch menuju SPBU Jl A Yani, Kudus, sejauh satu kilometer. Di tempat penjualan BBM tersebut, di tengah penjagaan ketat aparat kepolisian, sejumlah aktivis "menyegel" stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) sebagai simbol penolakan atas rencana kebijakan pemerintah yang dianggap tak populis itu. Ke 17 elemen masyarakat yang mengikuti aksi tersebut, yakni HMI, KAMMI, LMND, BEM Ekonomi UMK, BEM FKIP UMK, FSBDSI, Lemper, Repdem, Permapsi, Yaphi, FPPI, Mahupa, KPI, PRD, BEM STAIN, dan PMII. Untungkan Pemodal Selain menggelar orasi, beberapa peserta aksi juga memberikan selebaran kepada masyarakat. Noor Hartoyo dari FSBDSI, dalam orasinya menyatakan, kebijakan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya, Kalla, tersebut dianggap hanya akan menguntungkan pemilik modal. Bahkan, kata dia, kenaikan harga BBM justru akan menambah penderitaan rakyat, mengingat hal itu tentunya akan diikuti dengan melambungnya harga kebutuhan pokok. Ia menambahkan, melonjaknya harga BBM juga akan berdampak kepada pengurangan pekerja secara besar-besar. Sebab, tandasnya, para pengusaha tentu akan berupaya mengurangi ongkos produksinya dengan mem-PHK buruhnya. "Lagi-lagi, masyarakat kecil -khususnya buruh- yang dirugikan," katanya. Sementara itu Kholid Mawardi dari PRD Kudus menyatakan, argumen pemerintah untuk melakukan kebijakan tak populis tersebut, yakni dengan mengimbanginya lewat kompensasi BBM, juga dianggap miskin pembenaran. Pasalnya, kata dia, realisasi dari kompensasi tersebut hanya akan dinikmati oleh golongan menengah ke atas. "Kenyataannya, harga BBM untuk tukang ojek sama dengan harga bensin mobil mewah," katanya. Untuk itu, 17 elemen yang menyebut dirinya Koalisi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM mengeluarkan lima pernyataan sikapnya atas kondisi yang kini sedang berlangsung.(H8-17a) |