JAKARTA- Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI Emir Moeis pernah ditawari uang Rp 500 juta oleh mantan anggota DPR berinisial B. Uang tersebut ditawarkan melalui stafnya, namun langsung ditolaknya.

Sementara itu, pemilik uang itu adalah seorang pengusaha konstruksi dengan inisial HSD. HSD berharap, dengan uang itu, bisa memperoleh proyek.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Slamet Effendi Yusuf kepada pers usai meminta keterangan Emir, Rabu (28/9). ''Pak Emir pernah ditelepon bekas anggota DPR bernama B yang menawari uang dari seorang pengusaha bernama HSD. Namun oleh Pak Emir, tawaran itu ditolak. Fungsi B adalah menghubungkan HSD ke Ketua Panggar,'' kata Slamet.

Dia enggan memberikan identitas mantan anggota DPR yang bernama B itu. Slamet juga menyatakan sama sekali tidak tahu dan tidak pernah mengenal pengusaha konstruksi yang berinisial HSD tersebut.

Menurutnya, dalam pemeriksaan BK, Emir Moeis juga mengatakan, Irma Hutabarat pernah dua kali menemui Emir untuk minta bantuan pencairan dana bagi beberapa kabupaten.

Irma rencananya hari ini (Kamis 29/9) dimintai keterangan oleh BK, namun batal karena yang bersangkutan minta dijadwalkan di hari lain. ''Irma menelepon ke HP saya dan kepada asisten saya, untuk minta dijadwal ulang,'' jelas Slamet.

Ketua BK menambahkan, selain Irma, BK juga akan meminta keterangan tiga pengusaha konstruksi, yaitu Opang, Nadam, dan Haidar.

Menurutnya, semenjak isu percaloan merebak, penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPR dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka itu makin terkuak. Indikasi ada percaloan anggaran di DPR makin terlihat.

Slamet menjelaskan, telah memperoleh tambahan data dan informasi dari anggota masyarakat yang tergelitik hatinya terhadap isu percaloan ini.

''Informasi itu membantah apa yang disampaikan oleh anggota DPR yang telah dipanggil oleh BK, yaitu anggota DPR itu mengaku tidak pernah menjanjikan pencairan dana dengan kompensasi tertentu.''

Pertemuan Biasa

Usai memberikan keterangan kepada BK, Emir Moeis kembali membantah pernah menerima uang dari para pengusaha konstruksi Rp 1,8 miliar. Selain itu, Emir juga membantah telah melakukan sejumlah pertemuan dengan kepala daerah.

Pertemuannya dengan beberapa bupati dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Gubernur Kalimantan Tengah, diakuinya hanya sebagai pertemuan biasa sesama kader partai. ''Kalau ada anggota DPR yang menerima, itu jelas menyalahi aturan. Sedangkan pertemuan di Rantepau, Tana Toraja, dan Makassar, adalah pertemuan partai dan saat itu tidak ada pembicaraan soal anggaran,'' kata Emir.

Dia mengakui, Irma pernah menemuinya dan meminta tolong kepadanya untuk membantu bupati yang wilayahnya sedang kesulitan. ''Saya tidak ingat dan tidak tahu bupati mana yang diajak oleh Irma. Saya tidak bertemu dengan bupati yang diajak oleh Irma. Saat itu saya bilang ke Irma, masalah anggaran adalah domainnya pemerintah,'' ujarnya.

Emir mengatakan, perlu ada mekanisme yang akuntabel dan transparan agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Hal ini perlu dilakukan, agar para kepala daerah tidak khawatir terhadap masalah penerimaan anggaran. ''Mereka (para kepala daerah) tinggal duduk manis dan bekerja di kantornya, tanpa harus ke Jakarta meminta anggaran.''(sas-49t)