JAKARTA-Batal tidaknya impor beras, Perum Bulog tidak akan mengalami kerugian. ''Meski rencana impor beras itu dibatalkan, Bulog tidak ada masalah dan tidak akan rugi,'' kata Direktur Utama Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, di Jakarta kemarin.

Namun, kata Widjan (panggilan Widjanarko Puspoyo-Red), jika impor beras 250 ribu ton jadi dilakukan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memilih cara impor antarpemerintah atau G to G. Sebab pola G to G lebih menguntungkan pemerintah daripada tender langsung secara terbuka dengan pengusaha swasta.

''Jika impor beras dilakukan, kami mohon Mari Pangestu (Mendag) melobi pemerintah negara tetangga produsen beras untuk melakukan trading dalam pengadaan beras untuk Indonesia,'' kata dia seraya menambahkan, pola G to G ini mengamankan adanya banyak kecurigaan terhadap Bulog.

Menurut Widjan, wacana impor ini, mungkin menimbulkan konotasi sejumlah pihak yang menganggap para broker beras sudah ngumpul di Bulog. Anggapan ini bisa dihindarkan dengan melakukan impor pola G to G.

Dia mengatakan, saat ini ada dua mekanisme yang mungkin bisa dipilih Perum Bulog dalam melaksanakan impor beras, yakni melalui G to G atau melalui tender langsung yang melibatkan pedagang swasta. Tapi pihaknya belum bisa memutuskan mekanisme apa yang akan digunakan bila ada impor.

Kalau pemerintah mau memilih G to G, lanjutnya, Perum Bulog siap menjalankan kebijakan pemerintah, meski dengan dana yang diupayakan sendiri. ''Kalau harus memilih, Bulog cenderung memilih pola G to G untuk merealisasikan impor beras, karena cara itu lebih aman, dan mudah dalam memperoleh beras dalam waktu cepat.''

Dia mengatakan, sampai saat ini ada sejumlah negara yang besar kemungkinan bisa melakukan kerjasama G to G untuk pengadaan beras, seperti India, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Vietnam dan Thailand. Dari enam negara tetangga itu, beras Vietnam dan Thailand kualitasnya lebih bagus, tapi harganya lebih mahal. ''Ya ada rupa ada hargalah,'' ujarnya.

Dia yakin, dengan solidaritas ASEAN, Indonesia bisa melakukan kerjasama G to G dengan Vietnam maupun Thailand. ''Saya pikir, dengan solidaritas ASEAN kita bisa melakukan kerjasama G to G dengan kedua negara itu.''

Cadangan Beras

Mengenai kondisi cadangan beras nasional, Widjan mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) soal jumlah stok tahun lalu dengan Departemen Pertanian (Deptan) sebenarnya sama, namun pengolahannya tak beres sehingga memunculkan data berbeda. Deptan memunculkan data, cadangan beras nasional masih surplus, sementara BPS defisit. Menurut BPS, beras nasional 2004 defisit 680 ribu ton.

''Kalau 2004 defisit, saya kira 2003 juga defisit 680 ton juga. Data Deptan yang 1,6 juta ton itu, nggak mungkin digabungkan antara stok 2004 dengan carry over 2003. Di sini terlihat ada pengolahan data yang nggak benar, sehingga memunculkan data berbeda BPS dan Deptan. Saya pikir, data yang benar itu semua dari BPS. Data Deptan pun dari BPS,'' ujarnya.

Mengenai rencana pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang berarti mengubah Inpres No.2/2005 tentang Kebijakan Perberasan, Widjan mengaku setuju, asal perubahan itu diikuti dengan perubahan standar beras yang harus dinaikkan.

Saat ini, kata dia, kualitas beras petani lokal masih rendah, yaitu ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) 14 dan Bulog mengusulkan dinaikkan menjadi SNI 13. ''Karena kualitas kita meningkat, harga juga harusnya mengikuti. Kalau HPP akan naik, maka dinaikkan juga SNI-nya menjadi SNI 13, yaitu butir pecah yang semula 25 persen turun menjadi 15 persen.'' (tri-33)