SURABAYA- Nilai anggaran Persebaya Surabaya tahun 2005 sebesar Rp 15 miliar. Anggaran sebesar itu telah cair seluruhnya. Karena itu, DPRD segera meminta pertanggungjawaban kepada manajemen Green Force usai Liga Indonesia 2005 dan Copa Indonesia.

"Yang jadi persoalan, ketika meminta pertanggungjawaban, ternyata tak semua pengeluaran Persebaya berkuitansi," kata Sekretaris Komisi D (Bidang Kesejahteraan) DPRD Surabaya, M Alyas ketika dihubungi Suara Merdeka, Selasa (27/9) siang.

Hal ini terjadi, kata Alyas, karena kondisi persepakbolaan nasional. Maksudnya, banyak pengeluaran untuk kepentingan Green Force tak semuanya bisa dibuktikan dengan kuitansi. Banyak pengeluaran bersifat taktis yang sulit dikuitansikan. "Anda lebih tahu daripada saya. Kok pakai bertanya segala untuk apa saja pengeluaran itu," tambah politikus dari Partai Golkar ini.

Yang dimaksud Alyas, pos pengeluaran ''gelap'' itu adalah dana taktis untuk kepentingan teknis maupun nonteknis. Mantan Ketua DPD II AMPG Kota Pahlawan ini mengemukakan, tak mungkin dia menjabarkan secara konkret apa saja jenis pengeluaran yang tak bisa dikuitansikan.

Alyas yang juga menjabat Wakil Sekretaris Persebaya menyatakan, anggaran yang diterima manajemen Bajul Ijo berupa bantuan, bukan program atau proyek. Bantuan itu dititipkan di instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Berdasar informasi yang dia dapat, secara keseluruhan anggaran Rp 15 miliar tersebut telah dicairkan.

"Kami mengucurkan anggaran sebesar Rp 15 miliar karena tim ini juara Ligina X. Mereka harus menjalani pertandingan internasional di tiga negara, lalu ada Copa Indonesia, pembelian pemain dengan harga lebih mahal, dan lainnya," tambahnya.

Dipertanggungjawabkan

Berdasar anggaran tahun 2004, nilai anggaran untuk Green Force sebesar Rp 5 miliar.

Namun, berdasar laporan manajemen Persebaya, pada Ligina X tahun 2004, tim mengeluarkan dana keseluruhan sebesar Rp 12 miliar. Kekurangan Rp 7 miliar bersumber dari sumbangan sponsor dan pihak ketiga yang apresiatif dengan kiprah Persebaya.

"Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar tahun ini, di samping karena kebutuhan tim, juga didasarkan pada hasil komparasi dengan tim lainnya, seperti PSMS Medan, Persija Jakarta, PSIS Semarang, Persib Bandung, PSM Makassar, dan tim lainnya. Rata-rata tim itu nilai anggarannya lebih Rp 10 miliar," jelasnya.

Bagaimana pertanggungjawaban anggaran Rp 15 miliar? Alyas mengungkapkan, ada dua pola pertanggungjawaban. Pertama, manajemen Persebaya langsung menggelar hearing dengan Komisi D.

Pola kedua, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan hearing dengan Komisi D dan membahas penggunaan anggaran oleh Persebaya sebagai agenda utama.

"Saya kira, semua anggarannya bisa dipertanggungjawabkan. Memang sih ada pos-pos pengeluaran tertentu yang tak bisa dikuitansikan. Tapi, saya yakin sebagian besar pengeluaran bisa dibuktikan hitam di atas putih," ujarnya.

Pos pengeluaran kontrak pemain, kontrak pelatih dan asisten pelatih, gaji pemain dan pelatih, bonus, biaya operasional selama liga berlangsung, dan lainnya bisa dibuktikan dengan kuitansi. (G14-40)