-- Salah satu dampak negatif dari kesulitan ekonomi, terutama akibat krisis dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), adalah penurunan kegiatan dunia usaha. Dan, apabila sektor riil sudah terganggu, ancamannya tentu pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua berita yang kita baca dalam beberapa hari terakhir sudah menunjukkan gejala yang cukup mengkhawatirkan. Karena kesulitan mendapat pasokan BBM, pabrik teh PT Pagilaran di Kabupaten Batang terpaksa tutup dan 3.000 buruh diliburkan. Sebelumnya, salah satu unit produksi di pabrik semen Cibinong Cilacap juga berhenti sehingga mengancam nasib ribuan tenaga kerja. Masih ada lagi berita-berita seperti itu baik menyangkut industri tekstil maupun elektronik.

-- Inilah awal sebuah petaka, ketika perekonomian harus menghadapi gelombang PHK. Ketika pengangguran meningkat dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Dampaknya bukan hanya dari segi ekonomi, melainkan sosial, politik, dan keamanan. Penurunan produksi juga berakibat pada perlambatan laju pertumbuhan. Yang paling dikhawatirkan tetaplah PHK dan tanda-tanda ke arah itu sudah tampak. Terlebih bagi perusahaan yang menggunakan banyak tenaga kerja atau padat karya seperti pabrik rokok, pabrik mebel, atau pabrik tekstil. Penurunan produksi akan langsung berakibat pada pendayagunaan pekerja. Mereka tak mungkin menggaji karyawan yang menganggur, apalagi yang berstatus pekerja harian lepas.

-- Tidak ada jalan kecuali berupaya maksimal menyelamatkan sektor riil. Betapapun berat masalah yang dihadapi terutama menyangkut kelancaran kegiatan produksi, peningkatan biaya dan juga kelesuan pasar, semua itu harus tetap dihadapi dengan segala kiat dan strategi. Bagi kita, yang penting perusahaan berusaha mencari jalan keluar agar tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau perlu dengan efisiensi besar-besaran atau pemotongan gaji seperti yang pernah dialami pada masa krisis ekonomi tahun 1997. Memang semua itu ada batasnya, karena dalam banyak kasus, PHK justru harus dilakukan demi menyelamatkan kapal yang lebih besar. Dan agar perusahaan tidak malah tutup karena tak mampu lagi menanggung beban kerugian.

-- Diperkirakan gelombang PHK bisa menjadi lebih besar manakala sektor riil tak mampu membuat langkah-langkah penyesuaian yang efektif. Ketika benar-benar terjadi kesulitan memperoleh pasokan BBM atau listrik sehingga proses produksi terganggu. Untuk mencegah semua itu, permasalahan yang ada haruslah segera diatasi. Misalnya jangan sampai terjadi kelangkaan BBM. Hari-hari terakhir ini, kelangkaan BBM menjadi persoalan serius dan terjadi di hampir semua kota. Mungkinkah ini ada upaya penimbunan stok menjelang kenaikan harga tanggal 1 Oktober mendatang? Bisa jadi, tetapi kalau ternyata masih terus berlangsung, setelah itu akan berbahaya, terutama dampaknya akan sangat besar bagi sektor riil.

-- Kalaupun pasokan lancar masih ada kendala yang akan muncul dan semua berpotensi meninggikan cost, yakni kenaikan harga-harga barang dan jasa terutama sektor transportasi. Kalau sudah begitu pastilah ada tuntutan kenaikan upah dan gaji. Karena itu, rekalkulasi dan restrukturisasi biaya pastilah akan dilakukan, kalau tak mau kolaps atau rugi. Yang penting produksi dan distribusi haruslah lancar, karena inilah inti kegiatan sektor riil. Kalau produksi normal, masih ada masalah di pasar. Apakah daya beli masyarakat tetap mendukung, sebab dalam beberapa minggu terakhir sudah ada tanda-tanda kelesuan penjualan beberapa produk. Tetapi itulah masalah yang memang harus dihadapi. Tidak ada alasan apa pun karena semua toh menghadapi hal yang sama.

-- Kenaikan harga BBM sudah tak bisa ditolak lagi dan mau tak mau dunia usaha harus menyesuaikan diri. Efisiensi tetap akan menjadi kata kunci untuk bertahan. Yang jauh lebih penting adalah mengamankan pasokan serta kelancaran distribusi. Soal yang satu ini ternyata belum pernah ada kata tegas dari pemerintah khususnya Pertamina. Mereka seperti membiarkan apa yang sedang terjadi dan kurang mampu mengomunikasikan dengan baik apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Kita ingin mengingatkan, hendaknya tidak main-main dalam urusan yang satu ini. Sektor riil perlu dijaga dan didukung keberadaannya. Kebijakan efektif sangat dinantikan. Pemerintah tak boleh tinggal diam dan sekadar menonton realitas perkembangan di pasar.