JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Try Soetrisno yang sebelumnya menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), akhirnya memahami rencana tersebut. Hal itu terungkap setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Try Soetrisno di rumah wapres yang menjabat pada masa pemerintahan Soeharto itu, Jl Purwokerto No 6 Jakarta kemarin.

"Kami tidak bicara kesepakatan. Yang penting pemahaman. Selain itu, saya bukan pertama kali ke sini. Saya tetap akan rutin bertemu," kata Jusuf Kalla usai pertemuan tersebut.

Menurut Kalla, dia datang di kediaman Try untuk menjalankan kewajibannya sebagai Wapres. Dia harus menjelaskan kebijakan yang diambil pemerintah. Selain itu, dia ingin bersilaturahmi dengan Try sebagaimana junior kepada senior. "Sore hari ini (kemarin-Red) bertemu Pak Try sebagai sesama wapres. Kami diskusi panjang mengenai UUD, latar belakang masalah Aceh, dan apa yang mendasari kenaikan harga BBM. Saya mendapat informasi yang luas dari Pak Try. Kami bisa saling memahami. Saya merasa puas sekali," papar Kalla.

Ketika ditanya apakah dia akan mengunjungi tokoh-tokoh lain yang getol menolak kebijakan pemerintah, Kalla tidak mengenyampingkannya. "Bisa saja. Kalau ada waktu baik, bisa saja. Saya juga pernah bertemu Pak Akbar meski tidak membicarakan masalah substansial," jawabnya.

Apakan ada keputusan bersama? "Kita tidak bicara teknis-teknis. Tapi prinsip-prinsip dasar," tegas Kalla.

Pertemuan yang dilakukan Jusuf Kalla itu tidak lepas dari aksi sejumlah tokoh nasional, di antaranya Try Soetrisno yang tergabung dalam Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu (GNBB). Gerakan yang didukung Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, Akbar Tandjung, dan Wiranto itu menolak rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober. Mereka menganjurkan kenaikan ditunda hingga awal 2006.

Menanggapi pertemuan tersebut, Gus Dur tidak banyak berkomentar. Bahkan dia mengatakan, kalaupun diundang ke pertemuan itu, Gus Dur mengaku belum tentu mau. Yang pasti, dirinya tetap menolak rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober mendatang. "Kami kan sudah ambil keputusan kemarin. Tetap tolak," tegasnya.

Sementara itu, kalangan DPR masih belum punya kata sepakat. Ada dua suara mengenai rencana kenaikan harga BBM, yakni setuju dan tidak. Fraksi PDI-P dan PKS dengan terang-terangan menolak kenaikan harga BBM itu. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat mendukungnya.

Fraksi PPP, me nurut Sekretaris Lukman Hakiem, belum mengambil keputusan resmi menanggapi rencana kenaikan harga BBM itu. "Namun pendapat yang berkembang di fraksi, pada umumnya setuju pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM," kata Lukman Hakim." (dtc-34m)