JAKARTA - Penanganan masalah percaloan di DPR terkait dengan pemberian bantuan pascabencana kepada daerah oleh Badan Kehormatan (BK) DPR dinilai bertele-tele.

Padahal, sudah ada laporan nama-nama anggota, sehingga tinggal melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi.

"Saya sudah memberi nama atas bukti-bukti yang saya peroleh. Kenapa BK masih bertele-tele dalam penanganan kasus ini. Tinggal memeriksa dan menindak," ujar salah seorang pimpinan FPDI Perjuangan Aria Bima, di Jakarta, kemarin.

Dia mengaku telah memberikan nama dan bukti sejumlah nama anggota yang melakukan praktik percaloan dana bencana di Jawa Tengah. Hal itu didasarkan atas laporan beberapa bupati yang diterima setelah muncul kasus tersebut.

Dia mengatakan, sejumlah anggota Dewan yang masuk tim dari komisi anggaran diserahi melakukan usulan resmi berdasarkan daerah konstituennya. Tentu usulan itu atas persetujuan gubernur masing-masing. "Ada yang resmi dari DPR itu," ujarnya.

Namun, dalam hubungan ini muncul calo-calo yang meminta fee jasa pengurusan sampai meminta uang muka. Jadi, ada yang minta DP segala. "Itu sudah saya sampaikan, termasuk nama dan bukti-buktinya."

Karena itu, lanjut Aria Bima, kasus itu perlu diusut dan ditangani secara tuntas. Jangan sampai terlalu bertele-tele, yang akhirnya hilang begitu saja tanpa ada tindakan.

Namun, dia juga meminta, informasi yang salah seperti yang tertera dalam selebaran, perlu direvisi.

Misalnya, menyebut kota Surakarta dan Solo itu mestinya sama. "Kenapa kedua kota itu dibedakan. Itu bukti tidak akurat," ujarnya.

Sanksi Recall

Sejumlah pimpinan parpol merasa risih atas dugaan praktik percaloan anggotanya di DPR RI. Partai Golkar (PG) dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan memberikan sanksi recall kepada anggotanya yang terbukti melakukan percaloan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, sudah melakukan pembahasan masalah ini dalam rapat DPP PG. Apabila ada anggota yang terlibat, maka akan dikenai sanksi tegas. "Bahkan, sampai sanksi recall kalau memang terbukti melakukannya," kata Agung.

Namun sampai sekarang DPP PG belum memanggil anggota yang namanya masuk dokumen temuan Fraksi BPD DPR RI. Menurut Ketua DPR Agung Laksono, anggota PG itu sudah langsung berhubungan dan mengklarifikasi ke BK DPR.

Agung mengatakan, praktik percaloan anggaran tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada pihak luar yang ikut bermain, baik itu orang di daerah maupun Departemen Keuangan (Depkeu).

"Orang itu pasti bekerja sama dengan berbagai pihak."

Berkaitan dengan pelaku di luar DPR, Agung mengatakan, BK tidak mempunyai kewenangan mengusutnya.

Karena itu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa melakukan pengusutan pada mereka.

"Siapa pun yang terlibat harus ditindak, termasuk bupati yang terlibat juga harus ditindak," ujarnya.

Sikap tegas juga akan diberikan DPP PAN, seperti yang diungkapkan anggota Dewan Penasihat DPP PAN Abdillah Toha. Dia mengatakan, kalau ada anggotanya yang terbukti melakukan percaloan, maka sudah masuk kategori pelanggaran berat. "Kita akan memberi sanksi tegas kepada pelakunya," katanya.

Ditanya tentang ada pemanggilan sejumlah anggota PAN untuk dimintai klarifikasi oleh Fraksi PAN, Abdillah Toha mengaku belum mengetahuinya. Namun pihaknya memberikan kepercayaan pengusutan pada BK DPR.

Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam percaloan anggaran di DPR. Sanksinya tidak tanggung-tanggung, pecat. "Kalau terbukti, kita akan langsung recall," kata Ketua Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar.

Dia menjelaskan, PKB tidak pandang bulu pada siapa pun anggota Dewan dari PKB yang terlibat dalam percaloan. "Apalagi bila terbukti anggota PKB itu telah mencemarkan nama baik partai, kita minta untuk segera mengundurkan diri dari DPR," tegas Wakil Ketua DPR RI ini.

Dia mengatakan, PKB mendukung penuh kinerja yang sedang dilakukan BK DPR. Tapi PKB hanya bisa menunggu hasil yang akan dikeluarkan BK DPR. "Kami akan mem-back-up BK. Kami akan memberikan data-data apa saja yang dibutuhkan BK."(di-49t)