logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 19 September 2005 NASIONAL
Line

Pilkada dalam Realitas Media

Oleh: A Zaini Bisri

DALAM berbagai forum diskusi, sarasehan, lokakarya atau seminar tentang pilkada, sering muncul pertanyaan dari peserta seputar peran media dalam pemberitaan pilkada. Sebagian dari pertanyaan itu, bernada menggugat netralitas dan objektivitas media. Namun sebagian lagi mengakui peran media dalam mendorong demokratisasi lokal, terutama dalam menggugah kesadaran politik rakyat.

Salah satu pertanyaan bernada ''menggugat'' itu, datang dari Drs A Fikri Faqih MM dalam Sarasehan Pilkada Berkualitas di Pendapa Kabupaten Klaten, 13 September lalu. Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng itu menilai, ada berita media yang cenderung provokatif. Sayangnya, dia tidak menjelaskan berita mana yang dinilainya provokatif itu.

Bagaimanapun, pertanyaan itu membuat gatal tangan saya untuk menuliskan jawabannya lebih tertib dalam kesempatan ini. Pertama-tama, harus dikedepankan dulu, pilkada adalah sebuah peristiwa politik. Menyikapi peristiwa politik, setiap media memiliki agenda setting yang dibangun di atas misi masing-masing. Akan tetapi idealisme pers senantiasa melingkupi perbedaan misi itu.

Dengan agenda setting tersebut, sikap politik dan motif pemberitaan media atas peristiwa politik tertentu bisa sama atau berbeda. Dalam Pemilu 1999, ada media yang mendukung PDI-P, menyokong PAN, menolak Golkar, atau mendukung Golkar dan partai-partai Islam.

Penelitian Ibnu Hamad, dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI (Ibnu Hamad, 2004), antara lain menyimpulkan, sikap politik media saat Pemilu 1999 terbelah menjadi tiga: politis-ideologis, idealisme, dan kepentingan pasar.

Karena kepentingan politis-ideologis, Bali Post dan Rakyat Merdeka mendukung PDI-P. Sementara itu, Republika memihak Golkar dan partai-partai Islam. Kompas, Jawa Pos, dan Fajar, lebih mempertimbangkan kepentingan pasar. Hanya Suara Pembaharuan yang menonjol idealismenya dengan menjadikan berita Pemilu 1999 sebagai alat perubahan politik.

Corak pemberitaan terlihat dari tipologi pengonstruksian parpol oleh media. Berdasarkan opini publik yang dibangun untuk tiap-tiap partai, ada parpol yang dikonstruksikan sebagai reformis (umumnya di luar Golkar) dan ada yang pro-status quo (diwakili Golkar).

Kepentingan ideologis membuat konstruksi media terhadap parpol tertentu sangat positif, dan sebaliknya sangat negatif terhadap parpol yang tak disukai. Konstruksi politis cenderung memberi citra positif pada parpol yang didukungnya tanpa menyerang parpol lain. Konstruksi ekonomis memperlakukan parpol apa adanya. Konstruksi idealis menggambarkan kekuatan parpol secara proporsional.

Universalisme Pers

Nah, provokasi hanya mungkin timbul dari konstruksi ideologis, karena provokasi dibuat untuk memancing citra negatif bagi pihak yang tidak disukai. Media yang mengambil sikap politik, seperti itu, dalam pemberitaan pilkada sah-sah saja. Tentu saja setiap media sudah memperhitungkan risikonya.

Hanya saja, media yang percaya bahwa kepercayaan publik muncul dari pemberitaan yang berkualitas, tentu lebih memilih bersikap profesional dan idealistik. Sikap inilah yang sebenarnya lebih sesuai dengan hati nurani pers universal, sebagaimana tercermin dalam sembilan inti dari prinsip jurnalisme modern yang dihasilkan lewat penelitian Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.

Dalam buku mereka, The Elements of Journalism (2001), prinsip jurnalisme modern itu, antara lain kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Loyalitas pertama jurnalisme, adalah pada warga masyarakat. Wartawan mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas dari kekuasaan dan wartawan harus menjaga agar beritanya proporsional dan komprehensif.

Di luar konstruksi politik, peran media dalam mendorong simpati dan empati pada kebenaran tak bisa disangkal. Lihat saja, bagaimana media menggiring opini publik agar keadilan ditegakkan dalam kasus Pilkada Depok. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Semarang, media bahkan mampu mengubah pendulum, dari semula orang mencerca KPUD berganti mencela DPRD yang dinilai menghambat proses pelantikan bupati terpilih.

Jadi, media ibarat prisma yang memantulkan sinar ke segala arah. Di posisi mana kita menilai, di situ kita dapatkan gambarannya.

(Penulis adalah wartawan Suara Merdeka dan Wakil Ketua Umum Tim Pemantau Pilkada Mapilu-PWI Jateng-34v)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA