Didik J Rachbini

KITA selalu mempunyai masalah karena pemerintah sering tidak paham terhadap kebijakan yang dibuatnya. Sebagai contoh kebijakan impor beras yang semestinya tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena dinamika sistem perberasan sudah berjalan dengan baik.

Harga beras cukup kondusif sehingga baru pertama kali ini tanpa bantuan langsung pemerintah petani menikmati harga dan pendapatan yang baik. Kondisi yang sudah kondusif ini semestinya didukung untuk dilanjutkan karena manfaatnya sangat jelas bagi petani. Jika Bulog bermasalah untuk memperbanyak stok, maka sebaiknya menyerap dari pasar domestik saja. Tidak perlu impor karena kita tidak sedang menghadapi krisis pangan.

Salah Kaprah

Kebijakan pemerintah untuk membuka impor beras pada Oktober-Desember 2005, menunjukkan pemerintah tidak memahami kebutuhan petani. Langkah itu sebenarnya telah melukai petani dan pasti berdampak buruk terhadap harga. Wacana ini pun sudah mulai menurunkan harga padi di tingkat petani.

Revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan presiden beberapa waktu yang lalu tampaknya hanya sekadar retorika belaka. Implementasinya tidak ada, bahkan rencana implementasinya sekalipun. Berarti petani masih belum dibantu dengan kebijakan pemerintah baik yang berpihak secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan pembukaan impor beras jelas sangat tidak berpihak kepada petani dan inkonsisten dengan semangat revitalisasi pertanian. Petani sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut karena akan merusak pasar beras di dalam negeri, sekaligus merusak pendapatan petani.

Pertanyaan yang muncul, apakah memang kebijakan pemerintah untuk membuka kran impor beras itu benar-benar dengan perhitungan dan pengetahuan yang matang?

Kecurigaan muncul di mana kebijakan ini lebih merupakan hasil lobi pengusaha importir beras di sekitar kekuasaan. Ada bau perburuan rente ekonomi dalam kasus ini karena pemerintah (Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian) dan DPR sebenarnya telah sepakat membuat kebijakan larangan impor beras sampai Desember 2005. Alasannya jelas, karena petani telah menikmati harga yang baik.

Merusak Pasar

Sebenarnya kebijakan impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah berpotensi untuk merusak petani, kemudian mengerdilkan petani. Dampak dari kebijakan impor tersebut akan merusak pasar di dalam negeri, menurunkan harga gabah di tingkat petani, dan menurunkan tingkat pendapatannya.

Ada kesalahan ganda untuk kebijakan ini. Pertama, kebijakan yang berpihak pada petani belum dilakukan secara profesional. Banyak hal yang sederhana tidak dilakukan atau sengaja tidak dilakukan karena kelemahan kelembagaan dan kepemimpinan di tingkat kabinet, subsidi pupuk, dukungan benih, irigasi, pasar desa, sarana prasarana lain, dan penyuluhan.

Dahulu elemen-elemen kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah tetapi sekarang tidak ada kendaraan kelembagaan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam hal kebutuhan untuk produksinya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lemah dalam hal kebijakan pertanian, meskipun sudah ada wacana revitalisasi pertanian. Akan tetapi, wujud konkretnya tidak ada.

Semua elemen-elemen kebijakan pertanian itu merupakan kebijakan pemerintah, yang harus dilakukan karena petani adalah golongan masyarakat yang paling memerlukan uluran tangan kebijakan pemerintah. Meskipun kebijakan revitalisasi pertanian tidak dikerjakan oleh pemerintah, tetapi wujud kebijakan dasar tersebut harus ada.

Kedua, pemerintah melakukan kebijakan impor beras pada saat produksi tidak bermasalah. Kebijakan impor ini jelas akan sangat merusak pasar di dalam negeri. Akhirnya petani menjadi korban pertama karena pendapatannya merosot drastis.

Sebenarnya, yang bermasalah adalah Bulog yang tidak mendapatkan beras dengan harga murah untuk kebutuhan stok. Namun produksi, distribusi dan harga beras sangat dinamis ketika larangan impor sudah diberlakukan sampai saat ini. Program Bulog terancam sehingga harus melakukan impor dengan taruhan nasib petani.

Ketiga, kesalahan ganda adalah pemerintah sudah tidak mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani, tetapi malah membuat kebijakan impor beras, yang merusak kesejahteraan petani. Inilah ironi pemerintahan yang tidak mampu berbuat untuk petani malah membuat kebijakan yang menyudutkan posisi petani.

Di masa lalu kebijakan impor menciptakan efek yang buruk terhadap harga beras dan petani. Akan tetapi, karena lobi petani lemah dan lobi pedagang importir kuat, maka kebijakan yang muncul adalah kapitalis kroni di sekitar kekuasaan. Dalam hal pertarungan kepentingan tersebut petani selalu kalah dan kemudian ada tambahan beban bagi petani, sehingga semakin sulit kehidupannya.

Padahal, dalam masa kebijakan larangan impor beras sampai tahun 2005 sudah ada dampak yang baik bagi petani. Harga beras menjadi naik dan petani menerima pendapatan yang lumayan.

Jadi dengan selembar kertas, pemerintah sebenarnya bisa membantu petani. Sementara itu, yang terjadi, kebijakan dengan bermodal selembar kertas pun tidak dilakukan oleh pemerintah dalam membantu petani.(14v)

- Didik J. Rachbini, ekonom dan anggota DPR RI

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International