JAKARTA - Pemerintah akan tetap membayar subsidi BBM, meskipun alokasi subsidi telah melampaui target anggaran Rp 76,5 triliun. Pembayaran subsidi itu untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Demikian dikatakan Menteri Keuangan Jusuf Anwar kepada wartawan usai menghadiri peringatan HUT Ke-59 Depkeu di Gedung Depkeu Jalan Banteng, Minggu kemarin. ''Ya, tetap harus dibayar. Kalau tidak, nanti tidak ada minyak. Kalau sudah tidak ada minyak, itu sudah darurat, jadi harus dibayar. Bagaimanapun subsidi harus dibayar, itu kenyataan.''

Dia menjelaskan, kondisi keuangan negara saat ini masih mencukupi, karena nilai penerimaan pemerintah masih lebih besar dibandingkan dengan belanja negara. ''Bagaimanapun di hari bagus ini (ulang tahun Depkeu), kita syukuri secara cashflow, fiskal masih positif. Dana pemerintah juga masih banyak. Tapi kalau subsidi begini terus, kita sudah tidak tahan,'' ujarnya.

Namun dia enggan menjelaskan secara terperinci berapa besar toleransi besaran subsidi yang akan dibayar oleh pemerintah. Alasannya, pemerintah akan melihat dari dua alternatif besaran subsidi yang ditawarkan oleh Panitia Kerja (Panja) A DPR.

Sebelum ini, Panja A DPR menawarkan alternatif kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Alternatif itu adalah menaikkan subsidi BBM dalam APBN-P 2005 tahap kedua, dari Rp 76,5 triliun menjadi Rp 113,7 triliun. Rekomendasi kedua, subsidi Rp 89,2 triliun dan defisit Rp 25,1 triliun atau 0,9% PDB, yaitu apabila skenario itu yang disetujui, tidak akan terjadi financing gap.

Jika jumlah subsidi yang mesti ditanggung mencapai Rp 113 triliun, hal itu akan sangat berat bagi anggaran pemerintah. ''Terang saja kalau Rp 113 triliun itu berat, bolongnya gede. Kita tidak mau fiskal yang bolong, signal kepada pasar juga jelek.''

Dikatakannya, kondisi keuangan pemerintah yang seperti ini harus dipahami oleh semua pihak pelaku ekonomi di Indonesia. Jadi, ini harus dihayati oleh segenap unsur pelaku ekonomi dan legislatif.

''Tidak gampang mengurus fiskal, di samping keterbatasan pemerintah yang banyak juga faktor eksternal,'' katanya.

Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution mengatakan, dana yang dialokasikan untuk membayar subsidi BBM melampaui anggaran. Dari alokasi dana subsidi Rp 76,5 triliun pada anggaran 2005, sampai 15 September 2005 telah tersalur dana untuk subsidi Rp 78 triliun.

''Kalau berdasarkan alokasi subsidi Rp 76 triliun ya sudah habis. Posisi terakhir pencairan subsidi waktu itu Rp 54 triliun, kemudian ada tambahan Rp 24 triliun, berarti sudah Rp 78 triliun,'' tuturnya.

Dana Rp 24 triliun yang terakhir dicairkan salah satunya berbentuk pengalihan utang-piutang antara pemerintah dan Pertamina.

Lebih Baik Ditunda

Pengamat ekonomi INDEF, Fadhil Hasan, mengatakan, rencana pemberian kompensasi BBM kepada keluarga miskin Rp 100.000/ bulan lebih baik ditunda dahulu, karena tenggang waktunya yang terlalu mepet.

Menurut dia, kebijakan pemberian kompensasi dinilai sangat terburu-buru dan tidak melalui kajian yang mendalam.

Lebih baik pemerintah menguji coba pemberian kompensasi ke salah satu daerah dulu.

''Ini kan pemerintah langsung menerapkan secara nasional. Padahal, seperti diketahui bersama, pemberian kompensasi BBM ini belum tentu akan berhasil.''

Di negara Venezuela, lanjut Fadhil Hasan, pemberian kompensasi dilakukan di beberapa daerah terlebih dulu.

''Di sana pemberian kompensasi dilakukan secara sporadis. Tidak secara nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan suatu pengawasan pada program pemberian kompensasi BBM tersebut,'' katanya.

Program kompensasi ini harus dilakukan dengan sebuah perencanaan matang.

''Saya kira kenaikan BBM tidak akan mungkin dihindarkan. Akan tetapi jangan menaikkan harga BBM pada saat mau memasuki bulan Puasa.''

Akibat kenaikan BBM, lanjutnya, tentu akan memicu kenaikan inflasi. ''Hal ini tentu akan berimbas pada pemberian kompensasi BBM, yaitu akan terbuka peluang terjadi manipulasi. Bagaimana mungkin pemerintah dapat melakukan pengawasan dalam waktu yang sangat sempit,'' ujarnya.(bn,aih-49t)