SOKARAJA - Sekitar 1.000 warga Desa Sokaraja Kulon, Banyumas, yang tak setuju pelepasan bengkok desa 3,5 ha mendatangi DPRD, kemarin. Mereka datang sekitar pukul 09.30 dengan dikawal polisi. Mereka menggunakan 20 unit truk, mobil pribadi, mobil bak terbuka, dan puluhan sepeda motor.

Selain menyampaikan aspirasi, mereka juga mendukung kelompok kontrapelepasan tanah, yakni Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Sokaraja, yang diundang berdialog dengan pemerintahan Desa Sokaraja Kulon, BPD, panitia pelepasan tanah, Bagian Pemerintahan Desa, dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pertemuan berlangsung di ruang sidang itu difasilitasi Komisi A DPRD.

Tiba di depan alun-alun, massa menggelar aksi dipimpin Ipang. Aksi itu melibatkan ibu-ibu, wanita lanjut usia, serta anak-anak. Mereka mengusung keranda dan poster bernada tuntutan. Sebagian memakai syal putih bertuliskan "FKP".

Massa tak bisa masuk ke halaman Kantor DPRD karena gerbang ditutup dan dijaga puluhan aparat Polres dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aksi itu terkendali, kendati sebelumnya muncul isu jika dihalangi massa akan nekat menerobos.

Dibatalkan

Pengunjuk rasa meminta proses pelepasan tanah ditinjau ulang atau dibatalkan. ''Karena bermasalah, pelepasan harus dibatalkan dan diulangi,'' ujar seorang demonstran berapi-api.

Mereka mengungkapkan kejanggalan dalam pelepasan tanah itu. Misalnya, harga terlalu rendah (Rp 800.000/ubin), pelepasan tidak terbuka, dan belum disetujui mayoritas warga desa, serta realisasi rencana penggunaan dana hasil penjualan tak sesuai dengan kondisi di masyarakat.

''Masyarakat Sokaraja Kulon masih bisa membangun, meski tidak harus menjual tanah bengkok. Penjualan tanah itu hanya menguntungkan pihak tertentu,'' kata Ipang.

Poster mereka antara lain bertuliskan "Hentikan Penjarahan Tanah Rakyat", "Uwis Perek Pacule Aja Kakahen Polah", dan "Ora Usah Adol Bengkok Jakulon Isih Isa Madang dan Bangun Desa". Mereka berpidato bergantian dan melakukan aksi teaterikal dengan mengusung keranda. Pengunjuk rasa juga membawa bendera Merah Putih dan bendera FKP.

Saat ditemui beberapa anggota DPRD Hendro Kuncoro didampingi Koordinator FKP Edy Suwarto, mereka meminta dewan ke lapangan untuk menyerap aspirasi. Setelah diberi penjelasan soal garis besar hasil pertemuan, mereka bersedia pulang dengan tertib dengan dikawal aparat Polres Banyumas dan Polsek Sokaraja.

Edi Suwarto menanyakan apakah ada yang membiayai aksi itu, pendemo menjawab tidak. ''Aksi ini murni dari warga,'' katanya. Dia menyatakan hal itu untuk membantah isu bahwa demonstrasi tersebut tidak murni karena ada yang membiayai. (G22,bd,in-53)