- Pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait dengan reshuffle kabinet telah menimbulkan ketidakpastian yang berimplikasi pada banyak hal. Yudhoyono dinilai gagal menjalankan komunikasi politik. Akan diukur sukses, jika membuahkan kepastian. Sebaliknya akan gagal, kalau justru menimbulkan ketidakpastian. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari pendapat pakar komunikasi Universitas Indonesia Effendi Gazali ini? Dari sisi soliditas komunikasi ''paket pemerintahan'', tampaknya pernyataan dua pimpinan negeri itu cenderung berseberangan, yang disadari atau tidak, menimbulkan ketidakpercayaan pasar. Simpulannya, ketidakpastian muncul ketika terjadi salah kelola komunikasi.

- Kalau kita telisik secara awam dari sudut harapan kekompakan kepemimpinan, Presiden dan Wakil Presiden idealnya merupakan ''dwitunggal'', atau "loro-loroning atunggal". Bukan dari sisi kewenangan, melainkan lebih pada masalah kesatulangkahan. Jelas akan memunculkan potensi komplikasi, jika pada keduanya cenderung terdapat ketidakkompakan. Kalau pernyataan-pernyataan yang seharusnya terkemas sebagai sikap pemerintah muncul secara berbeda-beda dari Presiden dan Wapres, bagaimana mungkin kita tidak mengatakan telah terjadi kesalahan manajemen komunikasi politik? Lebih berbahaya lagi, kalau seorang wakil beberapa kali mencoba ''menyalip'', dengan statemen yang malah bertentangan dari yang disampaikan oleh orang pertama.

- Politik meniscayakan pemanfaatan peluang melalui berbagai momen, atau malah dengan menciptakan manuver. Tetapi tepatkah pengambilan kesempatan itu dilakukan justru di tengah kesulitan yang dihadapi bangsa? Ketika Wapres Jusuf Kalla mengatakan tidak ada reshuffle kabinet, apakah itu merupakan kemasan yang sama dengan agenda Presiden Yudhoyono? Kalau hal itu disampaikan tidak dalam kapasitas kewenangan, bukankah berpotensi menimbulkan ketidakpastian? Apalagi hal itu ''diperkuat'' dengan kenyataan, Presiden tidak memberikan jawaban yang pasti tentang isu reshuffle. Kalaupun menyatakan akan mengevaluasi kinerja kabinet pada Oktober mendatang, bukankah itu jawaban yang tidak menjamin suatu kepastian?

- Sisi lain yang mestinya lebih berpijak pada hati nurani adalah sikap keberpihakan pada nasib bangsa ketimbang menitipkan pesan-pesan politik dalam setiap agenda komunikasi. Reshuffle kabinet, seandainya hal itu dinilai sebagai jawaban untuk memulihkan kepercayaan pasar, idealnya tidak lagi dihitung berdasarkan pertimbangan menteri A titipan siapa, menteri B penggantinya harus titipan siapa, dan sebagainya. Asas profesionalitas, di tengah kondisi seperti sekarang, mutlak harus dikedepankan. Nuansa semacam inilah yang terkadang ''dibaca'' oleh masyarakat sebagai bentuk keragu-raguan Yudhoyono menghadapi kemungkinan dia bakal ''dikeroyok'' oleh kekuatan partai-partai pendukungnya, terutama di wilayah parlemen.

- Terkadang secara awam kita berpikir, mengapa harus mengekspresikan ''kompetisi'' tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang dapat mereka perkirakan? Rivalitas untuk agenda jangka panjang memang diniscayakan dalam sebuah sistem politik yang terbuka. Misalnya untuk kepentingan 2009. Tetapi apakah keadaan itu lalu terbingkai dalam letupan-letupan komunikasi yang berjalan sendiri-sendiri? Keadaan ini bukan lagi kesan, tetapi telah menjadi fakta, dan secara terbuka ternyata sangat sensitif terhadap pasar. Kesilangsengkarutan materi yang dikomunikasikan telah menumbuhkan ketidakpercayaan pelaku pasar, yakni untuk menilai siapa yang sebenarnya benar, dan siapa yang sesungguhnya mengambil kebijakan.

- Komunikasi politik jelas membutuhkan kecerdasan, di samping kemauan berpihak pada rakyat bukan hanya dalam tataran jargon. Pada sisi ini termasuk keberanian bertindak dan mengambil risiko ketika diyakini langkah itu bakal membawa perbaikan. Bukankah Presiden, Wapres, dan kabinetnya tidak lagi berada di tengah masa kampanye, ketika semua orang bisa mengumbar janji manis dan merangkai kalimat retorik? Kini mereka yang mengemban amanat rakyat itu berada di alam realitas yang membutuhkan kecepatan merumuskan kebijakan dan langkah efektif menghadapi suatu permasalahan. Sangatlah tidak arif, kalau dalam kondisi seperti sekarang, sejumlah petinggi negara mencoba berjalan sendiri yang justru menimbulkan resistensi pasar.