BEIJING - Perdana Menteri Inggris Tony Blair mendesak China untuk membuka lebih besar keran kebebasan politik dan meningkatkan penegakan hak asasi manusia.

Blair melontarkan desakan itu Selasa kemarin di Beijing, setelah melakukan perundingan hari kedua dengan PM China Wen Jiabao. Kapasitas Blair dalam pertemuan itu adalah sebagai presiden Uni Eropa (UE).

Dalam perundingan itu, UE dan China meneken kesepakatan perbankan dan kedirgantaraan yang bernilai sekitar 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 15,3 triliun).

"Kami ingin melihat pembangunan HAM dan pengembangan demokrasi yang lebih luas. Keinginan tersebut bukan karena hal itu sesuai dengan sistem politik kami. Namun, kami yakin pembangunan ekonomi dan politik harus seiring sejalan," kata Blair.

Dia mengatakan, Wen mengakui selama perundingan bahwa perubahan politik harus seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun Blair menambahkan, kedua belah pihak tidak menetapkan jadwal waktu mengenai penegakan HAM atau perluasan demokrasi di China.

PM Inggris itu juga bertemu dengan Wen selama lima jam, Senin kemarin. Saat ini Inggris merupakan presiden UE yang beranggotakan 25 negara.

Sengketa Tekstil

UE juga membuat kesepakatan dengan China untuk mengakhiri sengketa tekstil. Lebih dari 80 juta potong produk tekstil China tertahan di pelabuhan-pelabuhan Eropa karena Beijing dianggap melanggar kuota ekspor tekstil ke Eropa.

Negara-negara produsen tekstil Eropa (seperti Prancis, Italia, dan Yunani) mendesak UE membatasi impor produk garmen China. Tekstil China punya daya kompetitif yang kuat karena ia diproduksi dengan biaya tenaga kerja murah.

Namun, Prancis dan Italia kemarin menyatakan akan mendukung kesepakatan yang dibuat UE dan China mengenai sengketa tekstil tersebut.(rtr-ben-25)