SEMARANG-Rencana pencabutan subsidi BBM yang akan diterapkan pemerintah dinilai sebagai keputusan yang terpaksa harus dilaksanakan. Pasalnya subsidi itu telah mengakibatkan pemerintah harus menanggung beban biaya yang seringkali tidak tepat sasaran.

Menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Jateng Harsono, penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti harga pasar minyak internasional. Ia membandingkan dengan negara tetangga, seperti Filipina, Vietnam, Timor Timur dan Bangladesh yang sudah mulai menerapkan harga tersebut. Meski tingkat perekonomian mereka tidak jauh berbeda dengan Indonesia. ''Memang masyarakat akan merasa berat, tapi kita tidak punya pilihan lain,'' katanya kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan tiga skenario kenaikan harga BBM untuk menyesuaikan harga jual domestik ke harga pasar internasional yang dilakukan dalam waktu dua tahun hingga 2007.

Penyesuaian harga ini berimbas pada naiknya harga minyak tanah untuk konsumen rumah tangga sebesar 19,2 % hingga 692,9% selama dua tahun dari harga Rp 700 per liter menjadi Rp 5.550 per liter.

Sedangkan selama satu tahun ke depan, harga premium naik dari Rp 2.400 per liter menjadi Rp 5.700 per liter dan solar transportasi naik dari Rp 2.200 per liter menjadi Rp 5.450 per liter.

Sementara itu, perihal langkanya minyak tanah dan premium di berbagai kota di Jateng akhir-akhir ini, Harsono mengatakan itu disebabkan Pertamina sedang melakukan pengendalian suplai BBM agar tidak berlebihan. ''Hingga Agustus, suplai minyak tanah telah mengalami over supply sebanyak 6,59% dan premium sebanyak 8,01%,'' katanya.

Kelebihan Pasokan

Terjadinya kelebihan suplai ini diakibatkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap BBM sebesar 6%. ''Sebenarnya Gubernur sudah pernah meminta tambahan kuota BBM Jateng, namun itu tidak dipenuhi DPR,'' lanjutnya.

Bahkan hingga kemarin kelangkaan premium masih terjadi di beberapa tempat di Kota Semarang, seperti SPBU Arteri Soekarno-Hatta, SPBU Kalibabon Genuk dan SPBU Pandanaran.

Ia menambahkan perlu adanya penggunaan energi alternatif yang bisa diterapkan masyarakat luas. Karenanya ia menyambut positif rencana BPP Hiswanamigas yang sedang menjajaki pendirian 22 pabrik briket batu bara di tanah air. Direncanakan, pabrik itu mampu berproduksi dengan total kapasitas hingga 220.000 ton per tahun. Bahkan, mereka telah melakukan survei ke China untuk mempelajari rencana tersebut.

''Saat ini pengunaan batu bara memang masih kecil, termasuk kalangan industri karena belum terbiasa dan harganya mahal,'' katanya.

Harsono optimistis terhadap perkembangan industri batu bara ke depan. (mhr-33)