PERNYATAAN Mentan Anton Apriyantono yang akan menghapus bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), selain menuai kritik dari kalangan DPR dan pengamat pangan, juga membuat kecewa masyarakat, khususnya penerima beras murah bersubsidi tersebut.

Tardi Kepala Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, misalnya. Dia mengaku sangat kecewa dengan pernyataan mentan tersebut. Apalagi jatah raskin yang dia terima untuk keluarga miskin di desanya saat ini jauh dari cukup. ''Kenapa kekurangan itu tidak ditambah, tapi malah akan dihapus,'' tanyanya.

Dalam perbincangan dengan Suara Merdeka pekan lalu, Tardi mengatakan Desa Gedongan yang berpenduduk 6.000 jiwa (1.500 KK) itu, termasuk desa yang kurang mampu. Masalah ekonomi, meski luas wilayahnya sekitar 180 hektar desa yang terdiri atas lima dusun itu, menempati nomor urut 10 dari 11 desa yang ada di Kecamatan Colomadu.

Menurut dia, kegiatan warga desanya sebagian besar buruh tani dan buruh bangunan, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk hidup sehari-hari. Karena itu, mereka sangat bersyukur, dengan hidup yang serba kekurangan itu, masih ada bantuan beras murah.

Jumlah orang miskin di Desa Gedongan terus bertambah. Kini, ada sekitar 516 KK dari 1.500 KK yang tergolong keluarga miskin. Sementara jatah raskin yang dia terima tidak cukup untuk dibagikan kepada 516 KK miskin yang tersebar di lima dusun. Dari jumlah keluarga miskin itu, kini yang menerima raskin hanya 85 KK dari awalnya sebanyak 120 KK.

Melihat banyaknya keluarga miskin yang memerlukan bantuan, maka jatah raskin dikurangi dari 20 kilogram menjadi 10 kilogram per KK. Pengurangan jatah beras murah yang ditetapkan melalui rembug desa ini dimaksud agar KK yang menerima raskin lebih banyak. Dengan pengurangan itu, jumlah KK penerima raskin yang tadinya hanya 85 KK menjadi 170 KK.

Agar semua keluarga miskin mendapat jatah beras murah ini, maka pembagiannya dilakukan secera bergilir. Misalnya, jika satu keluarga sudah menerima bagian pada bulan ini, bulan berikutnya tidak menerima dan diganti keluarga lain. Pembagian seperti ini terpaksa dilakukan agar tidak muncul permasalahan sosial baru.

Karena itu, Tardi sangat berharap jatah raskin untuk desanya bisa ditambah, bukan malah dikurangi apalagi dihentikan. Dengan demikian, jumlah keluarga miskin yang menerima beras murah ini juga bertambah. Harapan Kepala Desa itu perlu mendapat perhatian, mengingat kehadiran raskin di desa-desa sangat berarti bagi kehidupan mereka.

Sangat Terbantu

Sementara warga Desa Gedongan, Darno membenarkan apa yang dikemukakan lurahnya itu. Pria setengah baya yang hidup dengan lima anak itu, merasa sangat terbantu adanya beras murah, meski hanya dia terima setiap dua bulan sekali. ''Kondisi saya memang sulit, karena sudah tidak bekerja lagi. Saya hanya berdiam di rumah. Keadaan saya juga serba kekurangan,'' katanya ketika ditanya soal jatah raskin yang dia terima.

Demikian juga soal pembagian raskin, Darno mengatakan, terserah lurahnya saja. ''Kalau dapat 10 kg, ya sudah tidak apa-apa, karena adanya memang segitu. Tapi kalau dapat 20 kg, itu lebih baik karena untuk hidup berdua dengan istri dan lima anaknya akan sangat terbantu. Saya juga berharap agar jatah raskin dapat dikembalikan seperti semula dan diterima tiap bulan,'' ujarnya.

Senada dengan Darno, warga desa Gedongan yang lain Mbok Citro mengatakan, soal pembagian raskin terserah pada lurahnya. ''Keadaan saya memang begitu. Sebenarnya kebutuhan saya 30-an kilogram per bulan, namun hanya menerima 10 kg. Itupun per tiga bulan sekali, jadi agak sulit. Mungkin kalau 30 kg per bulan agak mendingan. Tapi kalau dikasih 10 kg juga tidak apa-apa. Apalagi saya tidak bekerja, anak saya banyak dan masih kumpul dengan saya.''

Tampaknya keadaan tersebut dialami semua desa penerima program raskin. Di dukuh Bogo Lor, Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, misalnya, jatah raskin terpaksa dibagikan sebesar 5 kilogram tiap KK-nya. ''Pengurangan jatah itu terpaksa kami lakukan, agar semua warga miskin di desa mendapat beras murah,'' kata kepala Kampung Bogo Lor, Syakur.

Sementara Suyamto, mitra kerja Bulog di daerah Sragen, mengatakan, secara realita pemanfaatan raskin di kota memang tidak begitu nampak, tapi di desa-desa jatah raskin yang 20 kilogram per KK per bulan sudah bagus. Tapi karena jumlah penduduk miskin bertambah, sebaiknya jatah raskin ditambah, sehingga masing-masing KK tetap menerima 20 kilogram per bulan.

Sebagai mitra kerja Bulog, dia sangat tidak setuju jika raskin dihapus. Sebab dampak penghapusan raskin berantai ke bidang lain, seperti usaha penggilingan. Jika itu terjadi akan menambah pengangguran, karena pekerja di unit-unit dan sub-sub unit penggilingan akan kehilangan pekerjaan.

Selain itu, penghapusan raskin akan berpengaruh terhadap harga beras di pasar yang akhir-akhir ini terus naik.

Sekarang harga beras kelas medium di daerah Surakarta dan sekitarnya sudah mencapai Rp 3.000 per kilogram. Kalau harga beras sebesar itu dibebankan kepada mereka yang kini menerima raskin, bisa dibayangkan betapa berat beban mereka. ''Wong beli beras dengan harga subsidi saja sulit, apalagi membeli dengan harga pasar. Yang pasti beban mereka bertambah berat.''

Karena itu, Suyamto minta, jika raskin mau dihapus perlu dikaji dulu secara mendalam.

Sementara itu Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah III Surakarta, Rizal Efendi mengatakan, alokasi raskin diwilayahnya sebanyak 4.914 ton per bulan. Sementara KK yang dilayani sebanyak 245.705 KK dan tersebar di enam kabupaten dan satu kota. (Eko Suksmantri-33)