PUSARA: Istri almarhum Nurcholish Madjid, Omi Komaria, meletakkan karangan bunga di atas pusara suaminya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (30/8).(30v) - SM/Antara

KEPUTUSAN Cak Nur mengikuti Konvensi Partai Golkar untuk pemilihan calon presiden (Oktober 2003) memang cukup mengejutkan banyak orang. Sebagian orang menyambut gembira keputusannya tersebut, karena negeri ini memang sudah saatnya dipimpin oleh manusia sebersih, sejujur, dan sesantun Cak Nur. Tapi sebagian lagi justru menyayangkan, karena kapasitas manusia sehebat dia terlalu "murah" bila menjadi seorang presiden.

Lagi pula, banyak pengalaman membuktikan bagaimana orang bersih pun mudah menjadi kotor tatkala masuk ke panggung politik. Sampai saat itu setidak-tidaknya dua minggu pertama sejak "pencalonannya", Cak Nur masih kukuh atas keputusannya. Dia bahkan sudah menyiapkan platform kepemimpinannya, jika terpilih sebagai presiden. Platform bertitel "Membangun Kembali Indonesia" itu berisi 10 program utama memimpin bangsa Indonesia (lihat tabel).

Di kemudian hari, Cak Nur memilih mundur sebagai peserta konvensi. Alasannya, Panitia Konvensi tetap menerima Akbar Tandjung -waktu itu Ketua Umum DPP Partai Golkar- sebagai salah seorang peserta, meskipun statusnya ketika itu menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog senilai Rp 40 miliar. Itu sebelum kasasi MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menurut Cak Nur, penerimaan Akbar jelas menimbulkan dugaan bahwa penjaringan capres lewat konvensi -mestinya jadi nilai lebih Partai Golkar- hanya akal-akalan. Pernyataan mundur Cak Nur itu kemudian diikuti pula oleh calon peserta lainnya, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan alasan yang hampir sama (faktor Akbar).

Meski mundur, bukan berarti platform "Membangun Kembali Indonesia" itu langsung terlupakan. Buktinya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya memenangi pilpres, justru meminjam platfotm Cak Nur. SBY meminta izin menggunakan 10 platform itu untuk dijadikan program kerjanya bila terpilih menjadi presiden.

"Platform Cak Nur akan menjadi bagian integral dari apa yang akan saya tuangkan nanti," kata SBY saat menemui Cak Nur di Kantor Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI) Jakarta, 6 Mei 2004. Dia pun mengakui, Cak Nur merupakan tokoh nasional yang memiliki nilai moralitas tinggi dan mencurahkan perhatiannya untuk membangun Indonesia.

Cak Nur pun tak keberatan. "Saya tidak ingin menjadi sesuatu. Asalkan platform saya dilaksanakan, itu sudah cukup. Saya sudah bilang, siapa pun yang mau, ya silakan ambil," ujarnya santai.

Penasihat ICMI

Selain menguasai berbagai kajian mengenai Islam, belakangan Cak Nur aktif dalam berbagai kegiatan yang berbau politik. Darah politik memang mengalir dari ayahnya, KH Abdul Madjid, salah seorang tokoh Masyumi di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk sewaktu diwawancarai Tempo (1992), Cak Nur berkeinginan mendirikan Masyumi Baru. Tetapi rencananya itu tak pernah terwujud sampai akhir hayat, meski politikus lain sempat mendirikan Masyumi Baru pada tahun 1999.

Wacana "Islam Yes, Partai Islam No", yang menggegerkan jagad politik nasional pada awal 1970-an, makin membuktikan betapa mantan Ketua Umum PB HMI itu sangat dekat dengan dunia politik. Kiprahnya makin nyata, ketika bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1990.

Meski tidak bersedia masuk terlalu dalam, Cak Nur dipercaya sebagai wakil ketua Dewan Penasihat ICMI, yang Habibie menjadi ketua umum dan Soeharto sebagai ketua Dewan Penasihat. Cak Nur menduduki jabatan itu hingga tahun 1995, lantaran dalam periode berikutnya memilih jadi anggota Dewan Penasihat saja.

Saat situasi Indonesia sedang genting-gentingnya, Mei 1998, Cak Nur termasuk salah seorang tokoh yang diminta Soeharto datang ke Istana untuk dimintai pendapat. Jawaban Cak Nur pun tegas: menyarankan Soeharto mundur. Dan, yang diminta mundur pun menurutinya.

Meskipun berkawan akrab dengan para politikus, termasuk para pemegang kekuasaan sekalipun, Cak Nur tidak pernah kehilangan sikap kritis. Gus Dur pun ketika duduk di kursi presiden, pernah merasakan kritik dari sahabat dekatnya itu. Ketika menjadi presiden, Megawati juga pernah dikritik Cak Nur sebagai tokoh yang tidak mampu membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat di luar PDI-P.

Karena kesantunannya, orang-orang yang dikritiknya tak pernah marah. Apalagi dia selalu berdiri di atas rel konstitusi. Kendati sering mengkritik Gus Dur, penyandang gelar PhD bidang filsafat Islam dari Universitas Chicago AS itu juga mengingatkan masyarakat untuk tak melakukan penggalangan massa guna melengser presiden.

"Penggalangan kekuatan politik dalam demokrasi itu wajar. Namun jika itu dilakukan untuk menjatuhkan presiden, kerugiannya sangat besar, yaitu runtuhnya lembaga kepresidenan. Dalam konstitusi dijelaskan bahwa lembaga kepresidenan adalah kepala pemerintahan dan kepala negara," ujarnya. Hal serupa juga diulanginya ketika muncul gerakan yang menentang kepemimpinan Megawati.

Menurut Cak Nur, hal itu mengacu pada pemikiran para pendiri negara yang ingin menerapkan sistem AS, yaitu presidensial. Di Amerika ada semacam doktrin bahwa lembaga kepresidenan harus dihormati. Karena itu, impeachment di AS tak pernah berhasil. Kasus terakhir yang dialami Bill Clinton pun gagal, meskipun opini publik seperti membenarkan bahwa Clinton pernah terlibat skandal dengan mantan stafnya.

Kini Cak Nur telah dipanggil Al-Khaliq. Kita semua yang masih diberi kesempatan hidup mesti meneladani apa yang telah diperbuatnya selama di alam fana ini. Al-Khaliq pasti telah menyiapkan tempat terbaik untuk Cak Nur. Amien... (Dudung Abdul Muslim-32t)