JAKARTA - Desakan merombak Kabinet Indonesia Bersatu makin menguat, menyusul terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun perombakan itu hendaknya terfokus pada tim ekonomi dan tidak menggunakan cara "dagang sapi" atau lewat deal-deal politik.

Tuntutan itu datang dari sejumlah politikus di DPR RI, yaitu Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, anggota FPG Yudi Chrisnandi, dan Ketua Fraksi PKS Untung Wahono.

Mereka Selasa kemarin menyatakan kesepakatannya, perombakan tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu sebagai jalan terbaik untuk mencegah komplikasi sosial.

Soetardjo Soerjogoeritno mengatakan, ''Sudah waktunya Presiden merombak tim ekonomi kabinetnya. Kondisi perekonomian kita berantakan. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar makin tak menentu.''

Anggota Fraksi Partai Golkar Yudi Chrisnandi mengatakan, dengan tim ekonomi kabinet yang lemah seperti ini, desakan perombakan sudah sewajarnya. Dia khawatir, jika tim yang ada terus dibiarkan, akan terjadi komplikasi sosial yang dampaknya sangat besar bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Dalam jangka pendek, dia berharap perombakan kabinet akan membawa sentimen pasar ke arah lebih kondusif. Jika berhasil, untuk jangka panjangnya dapat mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah.

''Perombakan akan memberikan harapan baru bagi pasar, mereka bisa lebih aman dengan harapan baru,'' katanya. Agar tujuan perombakan sesuai dengan yang diinginkan pasar, Yudi meminta Presiden untuk menyiapkan nama-nama pengganti dengan kriteria profesional dan kompetensi. Jangan mencari pengganti berdasarkan deal-deal politik. ''Pertimbangan Presiden bukan didasarkan atas kepentingan partai, melainkan profesionalitas.''

Yudi mengakui persiapan rencana tersebut sudah dilakukan. Namun dia membantah anggapan yang mengatakan Golkar telah menyodorkan nama-nama tertentu. "Yang Golkar persiapkan kemungkinan ada perombakan setelah satu tahun kabinet berjalan. Jadi sudah menyiapkan jika kemungkinan itu terjadi," katanya.

Ketua Fraksi PKS Untung Wahono mengutarakan pendapat serupa. Menurutnya, ada kekurangan pada kinerja tim ekonomi pemerintah. Karena itu, jika Presiden menganggap perombakan jalan terbaik untuk mengatasi kendala yang selama ini terjadi dan meningkatkan kinerja tim ekonominya, dia mempersilakannya. ''Masalah perombakan itu biasa dalam kabinet, karena Presiden juga perlu menjaga tingkat kinerja yang tinggi dari kabinet yang dipimpinnya."

Namun sebelum Presiden merombak kabinetnya, dia mengingatkan, tidak boleh mengorbankan kondisi Indonesia hanya untuk kepentingan politik. Kalau perombakan berdasarkan penilaian objektif, memang diperlukan dan harus dilakukan. Dia akan mendukung.

Ketua DPP Partai Golkar Korbid Luar Negeri dan Hankam Agus Gumiwang Kartasasmita meminta para elite politik untuk mampu memberikan penilaian yang fair terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. ''Kita harus melihat secara menyeluruh dan komprehensif kinerja dari Kabinet Indonesia Bersatu. Jangan menyorotnya hanya setengah-setengah.''

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan para menteri ekonomi itu tidak bisa langsung dirasakan seketika.

''Saya pikir, kita harus optimistis kebijakan sekarang bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Tetapi hal itu tidak bisa langsung kita rasakan hasilnya.'' Meski begitu, anggota Komisi I DPR 1999-2004 itu setuju bahwa performa para menteri ekonomi berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan bangsa.

Bursah Zarnubi, anggota Komisi XI DPR, menyarankan pemerintah untuk tidak panik dalam menghadapi pergerakan rupiah. Yang penting bagaimana tindakan otoritas monoter (BI) bisa mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan rupiah ke tingkat kepercayaan. Paling tidak dengan adanya tindakan BI, pemerintah sudah menunjukkan kesungguhannya dalam membangun perekonomian.

Soal perombakan tim ekonomi, Bursah menyerahkannya kepada Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden. DPR tidak perlu ikut campur. Kalau DPR ikut campur dan sampai mendesak, bisa dicurigai. ''Terserah kepada pemerintah saja soal evaluasi tim ekonomi, yang penting pemerintah harus bisa mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat.''

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY berjanji akan segera mengevaluasi kinerja kabinetnya sehubungan dengan terpuruknya nilai rupiah.(di-14t)