JEPARA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara masih 14 bulan lagi. Namun, KPUD sudah mulai menyosialisasikannya.

"Kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan dinas terkait terutama soal data pemilih. Kegiatan ini sudah diawali jauh hari sebelum pelaksanaan untuk mendukung kesuksesan pilkada," ungkap Ketua KPUD Jepara Drs Ahmad Musthofa, kemarin.

Sesuai dengan hasil koordinasi dengan DPRD Jepara, pelaksanaan Pilkada Jepara dijadwalkan 19 November 2006 (putaran pertama) dan 6 Januari 2007 (putaran kedua) -bukan 19 November 2007 dan 6 Januari 2008 (Suara Merdeka, 30/8).

Musthofa yang didampingi Sekretaris KPUD Bambang Tedjantomo SH mengemukakan, pengolahan data pemilih pilkada sudah mulai nyicil bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disnakerdukcapil).

Data pemilih saat ini diperkirakan 700.000 dari total penduduk Jepara 1 juta jiwa lebih. "Data nanti tinggal memutakhirkan pada saat memasuki masa pendaftaran pemilih seperti yang dijadwalkan dalam pilkada."

Lebih Tinggi

Tentang angka partisipasi rakyat yang rendah dalam pilkada, Musthofa berharap, di Jepara nanti bisa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah menyelenggarakan. Pilkada di sejumlah daerah rata-rata dikuti 60%-65% pemilih terdaftar.

Angka itu masih kalah dibanding Pemilu Legislatif 2004 yang mencapai rata-rata 80%, Pemilu Presiden dan Wakill Presiden putaran I sekitar 75% dan putaran II 70%.

Waktu yang disediakan untuk proses Pilkada 2006, dalam jangka waktu lima bulan mulai pendaftaran pemilih hingga pelantikan bupati/wakil bupati terpilih. Sementara itu, Pilkada 2007 selama enam bulan.

"Sesuai dengan aturan terbaru, untuk Pilkada 2006 jangka waktunya hanya lima bulan. Karena itu, kami sangat ketat dalam mengatur jadwal. Semoga saja nanti tidak meleset dari yang telah dipersiapkan," ujar Musthofa yang juga mahasiswa Magister Ilmu Politik Undip Semarang itu.

Seperti diberitakan kemarin, KPUD sudah mengajukan anggaran Pilkada 2006 Rp 6 miliar. Anggaran itu di luar biaya pembentukan dan kegiatan paswas pilkada (yang akan dibentuk DPRD) ataupun biaya yang dikeluarkan dinas/instansi terkait. (kar-54j)