ADA asumsi, produktivitas kerja para pegawai negeri sipil (PNS) di instansi-instansi pemerintah masih kurang. Asumsi itu didasarkan dari apa yang terlihat di beberapa ruangan tempat pegawai itu bekerja. Ternyata bukan budaya kerja keras yang terlihat, apalagi muncul inovasi.

Cukup duduk di balik meja yang di atasnya terdapat tumpukan berkas dengan sesekali mengangkat gagang telepon atau ber-SMS menimbulkan kesan bahwa pegawai itu telah sibuk bekerja. Namun benarkah kesan itu? Juga pemandangan di tempat-tempat umum pada jam kerja, seperti di pasar, warung, dan toko swalayan yang kadang banyak dijumpai para PNS yang asyik berbelanja.

Apakah mereka telah menyelesaikan pekerjaan di kantor atau tidak ada kerjaan? Adanya fenomena itu hanya PNS bersangkutanlah yang tahu.

"Bagi saya, menjadi PNS adalah sebuah tantangan bagaimana produktivitas kerja tetap bisa dibangun di tengah asumsi negatif itu," tegas Yuny Astuti Rahayu SE Akt, seorang staf di Bagian Penerimaan Kas Daerah (PKD) Setda Kabupaten Jepara.

Wanita berusia 25 tahun itu tak menampik asumsi negatif soal kinerja PNS. "Saya baru masuk, saya belum tahu banyak seluk-beluknya. Apakah memang tidak ada kerjaan atau sebab lain sehingga waktu aktif kerja dari PNS banyak yang terlewat? Yang jelas dalam lima bulan ini banyak kerjaan yang harus saya selesaikan di kantor. Memang terkadang pada hari-hari tertentu seperti tak ada kerjaan. Jadi, saya harus mencari-cari kerjaan," papar alumnus Undip 2004 yang saban hari disibukkan dengan urusan keluar masuknya kas daerah tersebut.

"Seandainya boleh memilih, saya pilih pekerjaan yang lebih menantang," ujar wanita asal Desa Banyumanis, Kecamatan Keling itu.

Suatu saat, jenuh terhadap pekerjaan adalah sesuatu yang wajar. "Meskipun baru beberapa bulan kerja, saya temukan juga titik jenuh itu. Hanya jika ini dibiarkan berlarut tentu menjadi tidak baik. Terlebih kemandirian daerah saat ini menjadi tuntutan. Di pundak siapa lagi, kalau bukan pegawai yang harus menjadi teladan," ujarnya bersemangat.

Dia berpendapat, sangat penting adanya langkah-langkah pemberdayaan bagi para pegawai di semua instansi secara rutin untuk mengevaluasi sekaligus mengangkat produktivitas kerja.

Latar belakang pendidikan setiap pegawai belum menjadi jaminan bahwa etos kerjanya rendah. "Jenjang pendidikan pegawai tak hanya untuk menunjang karier kepegawaian tapi juga harus menunjang kualitas kerja," ungkapnya mengomentari kebijakan penerimaan CPNS dua periode terakhir yang mulai ada spesifikasi latar belakang pendidikan untuk pekerjaan yang dibutuhkan. Sebagai tenaga muda, dia bertekad fight dengan pekerjaan barunya setelah lima tahun duduk di bangku kuliah. "Ini sudah menjadi cita-cita saya," ucapnya tersenyum. (Muhammadun Sanomae-54j)