BALAI KOTA - Pembangunan Terminal Mangkang yang semula akan dimulai tahun 2007, kemungkinan bakal ditunda. Penundaan itu menyusul penolakan anggota DPRD Kota Semarang terhadap rencana utang Rp 29,9 miliar kepada Bank Dunia. Selain itu, Pemkot harus mendesain ulang konstruksi terminal.

Demikian penjelasan Wali Kota Sukawi Sutarip menanggapi penolakan rencana utang melalui Urban Sector Development Reform Program (USDRP).

Pada awalnya, konstruksi Terminal Mangkang itu direncanakan menelan dana Rp 43,9 miliar. Biaya pembangunan akan ditutup dengan dana utang Rp 29,9 miliar dan Rp 13,9 miliar dana APBD Kota Semarang.

''Karena tidak disetujui, pembangunan Terminal Mangkang mungkin akan diundur hingga tahun depan. Jika belum disetujui juga, akan diusulkan tahun depannya lagi,'' kata Sukawi, usai menghadiri rapat paripurna Perubahan APBD, Selasa (30/8).

Secara terpisah, Ketua Komisi A Djuanedi SH mengatakan, pembangunan terminal harus dilanjutkan. Kendati rencana utang tidak disetujui, pembangunan terminal tipe A di ujung barat Kota Semarang itu sangat dibutuhkan.

''Dana pendamping Rp 13 miliar dari APBD tidak mungkin cukup untuk mewujudkan sebuah terminal tipe A. Karena itu, harus ada revisi desain. Jika semula terminal didesain tiga lantai, harus diturunkan jadi dua lantai,'' ujarnya.

Namun Djunaedi tidak menjamin pembangunan terminal akan berjalan bersih dan bebas dari korupsi. Menurutnya, tender internasional dan pendampingan dari Bank Dunia serta Departemen Pekerjaan Umum meminimalkan praktik korupsi.

''Saya tidak menjamin kelak jika dibangun sendiri, proyek itu akan bebas korupsi. Sekarang saja penolakan utang itu sarat nuansa politis,'' ujarnya.

Pengamat akuntan publik Universitas Semarang (USM) Yohannes Suharjo berpendapat, Terminal Mangkang bisa dibangun dengan sisa anggaran lebih (SAL) Kota Semarang.

Jumlah SAL APBD 2004, kata dia, mencapai Rp 104.580.219.423. Dana itu cukup untuk membiayai belanja operasional modal publik.

Selama Tahun Anggaran 2004, kata Yohannes, Pemkot telah memangkas belanja operasional publik dari target semula Rp 111 miliar menjadi hanya Rp 58,5 miliar. Pemangkasan juga terjadi pada belanja modal publik yang semula ditargetkan Rp 90,8 miliar hanya direalisasikan Rp 28,12 miliar. (H5,H9-60m)