SEMARANG - Pengaduan yang disampaikan warga masyarakat ke klinik pengaduan masyarakat dan konsultasi gratis, tentang masalah pelayanan umum oleh pejabat publik yang dibuka Komisi Ombudsman Nasional, di Aula Suara Merdeka, Jl Pandanaran 30 Semarang, Kamis (24/8), telah menerima 16 pengaduan. Secara keseluruhan, hingga hari kedua kemarin, jumlah pengaduan yang masuk sudah melampaui angka pengaduan yang disampaikan di daerah lain, saat klinik serupa dibuka.

Staf penerimaan pengaduan, Joko Susilo, mengatakan, kemarin pihaknya menerima 16 laporan yang meliputi pengaduan tentang kinerja di kejaksaan 1 laporan (6,25%), kepolisian 7 (43,75%), BPN 2 (12,5%), pemkot/ pemkab 2 (12,5,5), pengadilan 3 (18,75%), dan BUMN/BUMD 1 laporan (6,25%). "Meski mengalami penurunan jumlah, namun secara keseluruhan masih lebih banyak dibanding saat klinik serupa dibuka di daerah lain," kata dia.

Dia menjelaskan, jika digabungkan dengan sehari sebelumnya, maka klinik tersebut sudah menerima 42 pengaduan. Jumlah itu, lebih banyak dibanding saat klinik serupa dibuka di Manado, Papua, Surabaya, Yogyakarta, dan Asahan.

Ketika Mei lalu membuka klinik serupa di Manado, komisi tersebut hanya menerima 20 laporan. Sementara itu, di Papua pada Juni lalu, hanya menerima 30 laporan. Di Surabaya pada Juli lalu, menerima 35 pengaduan. Di Yogyakarta menerima lima pengaduan dan Asahan 20 pengaduan.

Seperti halnya di Kota Semarang, klinik pengaduan di berbagai daerah tersebut juga berlangsung selama tiga hari. Namun di kota ini, hanya dalam waktu dua hari saja sudah menerima 42 pengaduan. "Rata-rata mereka mengetahui adanya klinik ini setelah membaca Suara Merdeka," ujar dia.

Alumni

Sementara itu, 24 peserta Pelatihan Ombudsman Daerah, kemarin sepakat membentuk Forum Alumni Pelatihan Ombudsman Jawa Tengah (FAPOJT). Kesepakatan itu diambil menjelang penutupan acara pelatihan di Hotel Graha Santika, yang berlangsung sejak 22 Agustus lalu.

Terpilih sebagai koordinator sementara, Rachmat Prabowo dari LSPP dan FX Basuki dari Sekretariat DPRD Jawa Tengah. Rencananya, alumni akan mengadakan pertemuan perdana, 1 September 2005, di Gedung Serbaguna DPRD Jawa Tengah.

Peserta pelatihan tersebut, berasal dari berbagai unsur masyarakat, seperti aktivis LSM, akademisi, jurnalis, dan birokrasi di Jawa Tengah. Lembaga tersebut, nantinya diharapkan bisa menjadi cikal bakal terbentuknya Ombudsman Daerah Jawa Tengah, yang kemudian bisa berkembang ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.(G6-34v)