MAKLUMAT : KGPH Tedjowulan tetap meneguhkan diri sebagai SISKS Pakoe Boewono XIII saat membacakan maklumat di Sasono Purnowo, kemarin. (57) - SM/Yusuf Gunawan

SOLO- KGPH Tedjowulan memutuskan tetap mengatasnamakan diri sebagai SISKS Pakoe Boewono XIII. Dalam maklumat No: 001/KSH/2005 berisi lima butir, yang dibacakan Kamis kemarin, dia memutuskan untuk kembali hangedhaton (tetap memimpin Keraton Surakarta Hadiningrat), setelah setahun berada di luar. Seusai pembacaan maklumat tersebut di Sasono Purnomo, Badran, Solo, beberapa pendukungnya membacakan pernyataan sikap dukungan.

Dalam maklumatnya, Tedjowulan mengemukakan, "Kami Pakoe Boewono XIII sebagai raja dan pemangku budaya Keraton Surakarta Hadiningrat menyatakan bahwa berdasarkan sabda Pakoe Boewono XII, di tanah Jawa harus ada seorang raja yang dapat menjadi pengasuh budaya Jawa sesuai dengan aspirasi dan inspirasi zaman."

Karena itu, perlu segera dilakukan penyelamatan seluruh aset budaya keraton sebagai warisan adiluhung dari kebesaran kerajaan Mataram. Dia menyatakan, keraton adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, perlu dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. "Kami memutuskan, atas desakan dari putra-putri dalem, sentono dalem, abdi dalem, dan masyarakat serta paguyuban-paguyuban yang berorientasi kepada keraton, untuk kembali hangedhaton dengan tanggung jawab."

GPH Suryo Wicaksono dalam pernyataan dukungannya mengemukakan, maklumat adalah sabda ratu yang dalam hierarki mempunyai tingkatan tertinggi. "Karena itu, maklumat harus dipatuhi," tandas adik kandung Tedjowulan itu.

Apa yang dilakukan pendukung untuk mewujudkan hangedhaton Tedjowulan? "Banyak cara yang akan dilakukan. Yang penting Gusti Tedjo sebagai SISKS Pakoe Boewono XIII bisa dinobatkan di dalam keraton. Tunggu saja sebelum 30 Agustus," tandas dia yang tidak menyebut cara.

Netral

Beberapa jam sebelumnya, komunitas masyarakat Baluwarti berduyun-duyun datang ke Kori Kamandungan di dalam kompleks keraton. Mereka mengeluarkan pernyataan sikap, yang pada intinya bersikap netral atas kemelut di keraton dengan munculnya raja kembar, KGPH Tedjowulan dan KGPH Hangabehi.

Dalam pernyataan yang dibacakan Ny Basumi itu disebutkan, keraton hendaknya berupaya secara serius mengatasi masalah dualisme kepemimpinan hingga tuntas. Mereka menuntut kedua raja bertemu secara pribadi empat mata tanpa dicampuri siapa pun, termasuk para menantu dalem swargi SISKS PB XII.

Masyarakat Baluwarti memberikan batas waktu maksimal 3X24 sejak pernyataan sikap dibacakan. Bilamana sampai batas waktu itu aspirasi tidak terlaksana, mereka akan terus melakukan desakan dengan mengerahkan massa dalam jumlah banyak untuk menduduki keraton hingga di dalam terjadi status quo.(G8-14t)