Keterangan pers : Menko Perekonomian Aburizal Bakrie memberikan keterangan pers mengenai rencana kenaikan BBM, Kamis (25/8). Pemerintah akan menaikkan harga BBM sebelum Januari 2006, terkait defisit anggaran dan penurunan nilai rupiah. (57t)

JAKARTA- Sikap pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang melihat pelemahan rupiah lebih karena tingginya harga minyak mentah di pasar dunia, telah menyebabkan nilai tukar rupiah makin terpuruk. Pemerintah dan BI harus segera mengambil langkah konkret, jika tidak ingin rupiah melemah lebih jauh lagi.

Ekonom Indef, Fadhil Hasan mengakui, membubung tingginya harga minyak mentah dunia mencapai di atas 60 dolar AS per barel beberapa bulan terakhir memang menjadi pemicu ketidakpastian ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tapi tidak seriusnya pemerintah dan BI mencegah penurunan rupiah, makin mendorong nilai tukar mata uang nasional ini menembus batas psikologis Rp 10.000 per dolar.

"Tadi memang hanya soal melonjaknya harga minyak. Kemudian masyarakat menilai pemerintah kurang serius menangani masalah fiskal, seperti bagaimana mengatasi defisit pada APBN 2005. Belakangan, asumsi RAPBN 2006 dinilai tidak realistis. Semua itu meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, khususnya dalam menangani ekonomi," kata Fadhil, di Jakarta, Kamis (25/8).

Faktor lain yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah adalah tingginya permintaan dolar AS, karena sejumlah perusahaan swasta dan BUMN harus membayar utang dan kebutuhan Pertamina untuk memasok BBM. Kondisi tidak menentu ini akhirnya dimanfaatkan para spekulan sehingga situasinya makin kacau.

"Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret yang bisa menenangkan pasar," tambahnya.

Terus Berupaya

Meski sudah agak terlambat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rabu (24/8) malam akhirnya bertemu dengan pimpinan bank sentral untuk membahas pelemahan rupiah. Usai pertemuan, SBY yang didampingi Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom memastikan bahwa pemerintah dan BI akan terus berupaya untuk menstabilkan nilai rupiah mencapai angka yang ideal sesuai dengan asumsi APBN, Rp 9.600 per dolar AS.

Dia mengatakan, solusi yang akan diambil ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagaimana mengatasi masalah keuangan tanpa mengganggu sehat dan tumbuhnya ekonomi nasional. Solusi tersebut antara lain menyangkut defisit anggaran, tingginya harga minyak dunia, menyangkut bagaimana investasi bisa tumbuh dengan cepat, serta faktor ekspor dan impor.

"Faktor itulah yang diolah dengan seksama sekarang, agar solusinya betul-betul tepat. Dan kita perlu menempuh cara yang tepat dalam mencari solusi ekonomi demi sehatnya fiskal Indonesia, tanpa harus menimbulkan dampak yang tidak baik pada tingkat rakyat bawah yang justru harus diberikan proteksi. Titik keseimbangan itulah yang akan dipilih," kata SBY.

Sementara itu, kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara mendadak mengumpulkan Gubernur BI Burhanudin Abdullah dan sejumlah menteri bidang ekonomi. Pertemuan di luar jadwal resmi Wakil Presiden ini menarik perhatian. Sebab, saat ini situasi perekonomian sedang menghangat gara-gara melorotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, juga terkait isu rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan tahun ini. Usai pertemuan, tak ada satu pun menteri yang mau memberikan keterangan kepada wartawan. (A20, dtc-48t)