KUDUS - Kapolres Kudus AKBP Drs EB Mandala menyatakan segera terjun ke perusahaan-perusahaan rokok di Kudus untuk menyosialisasikan kebijakan baru mengenai pembuatan SIM dan STNK.

"Dalam waktu dekat saya akan bicara kepada para pekerja dan pengusaha agar mereka tahu duduk persoalan yang sebenarnya," kata dia.

Pernyataan Mandala itu disampaikan Kamis kemarin dalam acara perkenalan dengan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC KSPSI) Kudus dan anggota konfederasi, pengurus unit kerja (PUK), para pengusaha rokok dan pengurus Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK).

Ketua KSPSI H Moh As'ad yang juga Ketua Umum PP RTMM melaporkan situasi ketenagakerjaan di Kudus yang secara umum kondusif.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Drs H Piet Abdullah mengemukakan tugas dan tanggung jawabnya dalam masalah tenaga kerja di Kudus.

Sosialisasi kebijakan baru tentang pengurusan SIM dan STNK, kata Mandala, sebenarnya bukan barang baru. "Polisi akan melaksanakannya dengan lempang, seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Bukan sebaliknya, mereka ada yang keberatan untuk datang sendiri mengurusnya," tandasnya.

Debat Publik

Mandala lebih lanjut mengungkapkan bahwa kebijakan baru tersebut akan banyak manfaatnya. Misalnya untuk mendapatkan SIM, mereka harus ikut ujian tertulis dan ujian praktik. Bila tidak lulus, mereka bisa mengulang dan bila sudah lulus, SIM bisa diberikan. Demikian juga masalah STNK. Dengan diurus sendiri, kita tahu bahwa kendaraan tersebut memang miliknya.

"Bagi yang tidak puas, saya siap mengadakan debat publik," tandasnya. Dengan debat publik masyarakat akan tahu bagaimana manfaat kebijakan baru yang dijalankan di Kudus itu.

Kepada para pengusaha, Kapolres me minta agar pekerja diberi hak untuk mengurus SIM ataupun STNK. "Pekerja jangan hanya diberi hak-hak yang normatif saja seperti jaminan sosial tenaga kerja ataupun cuti hamil," ujarnya.

Menyinggung soal unjuk rasa yang dilakukan pekerja, pada dasarnya pihaknya selalu welcome. "Asal sesuai aturan main, segala persoalan terlebih dulu dibicarakan dengan pihak pengusaha. Kalau memang sudah menemui jalan buntu, baru mengadakan unjuk rasa," katanya. (P7-54n)