BLORA - Untuk mewujudkan transparansi pembayaran tagihan rekening listrik lampu penerangan jalan umum (LPJU), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tahun ini melaksanakan program pemasangan meteran pada LPJU 16 Kecamatan di Kabupaten Blora.

Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Drs Dwi Santoso melalui Kasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Suparman menyatakan pemasangan meteran itu dilakukan untuk mengetahui jumlah pasti tagihan yang harus dibayar Pemkab setiap bulan.

Sebab selama ini, meski beberapa lampu tidak menyala, jumlah tagihan rekening sama dengan saat lampu dinyalakan semua. "Selama ini, pembayaran rekening LPJU milik Pemkab yang menggunakan jaringan PLN disamaratakan.

Artinya, lampu PJU mati atau hidup, jumlah tagihan yang harus dibayar Pemkab sama saja. Kalau sudah dipasangi meteran, besar tagihan rekening listrik bisa diketahui dengan pasti," tandasnya.

Suparman menyatakan meterisasi LPJU ini akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Blora. Menurut dia, sebagai langkah awal, rata-rata di setiap kecamatan akan dibangun dua hingga tiga alat pencatat penggunaan listrik (meteran).

Teknisnya, secara pararel lima hingga 15 LPJU dipasangi satu meteran listrik. Seluruh dana program meterisasi ini berasal dari APBD Blora 2005 dengan nilai pekerjaan (Pagu) Rp 384 juta.

Dari pendataan yang sudah dilakukan, Suparman mengatakan, ada 1.467 LPJU milik Pemkab yang menggunakan jaringan listrik PLN. Sementara itu, LPJU yang dititipkan ke rumah warga mencapai 2.335 buah.

Dia berharap program meterisasi ini akan terus dilaksanakan hingga beberapa tahun mendatang. Sebab, tahun ini tidak semua LPJU masuk dalam program meterisasi.

"Mudah-mudahan program berlanjut terus hingga seluruh LPJU di Kabupaten Blora ada meterannya. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan Pemkab untuk membayar LPJU bisa dipertanggungjawabkan," katanya. (aiz-44m)