BOROBUDUR - Transmigran asal Kabupaten Magelang di Nabirong mengeluh jaminan hidup dari Pemkab Pasaman Barat, Sumatera Barat, sering terlambat dan jumlah bantuan tak sesuai dengan janji pemerintah saat mereka akan diberangkatkan.

''Misal, jatah beras tiap keluarga yang seharusnya 40 kg/bulan, hanya diterimakan 25-30 kg. Bahkan jatah minyak tanah sering kali tak sampai,'' kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Magelang Mashari, kemarin.

Ditemui seusai meninjau transmigran di Nabirong, ia menyebutkan, jumlah penghuni sekitar 125 keluarga dari berbagai daerah, 30 keluarga di antaranya berasal dari Kabupaten Magelang, tepatnya dari Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Borobudur, dan Muntilan.

Mereka diberangkatkan tahun lalu. Lokasi transmigrasi itu sekitar 15 km dari ibukota kabupaten. Komisi D berhasil menemui tujuh keluarga asal Kabupaten Magelang.

Mereka mengeluh, kondisi rumah tinggal dinilai tak sesuai dengan janji pemerintah. Lantai ternyata belum diplester. Bahkan, jamban dan pompa air belum terpasang.

Namun mereka mengakui kondisi lahan relatif subur. Meski demikian, para trasmigran kesulitan untuk mendapat bibit tanaman, seperti padi dan hortikultura yang bermutu baik. Pupuk juga sulit didapat.

Sulit Menjual

Akibatnya, hasil panen tidak seperti yang diharapkan. ''Bahkan untuk menjual ke pasar sulit karena jalan belum memadai,'' kata dia. Selama menunggu panen, mereka juga kesulitan mencari nafkah tambahan di sekitar permukiman.

Keluhan di atas disampaikan Komisi D kepada Kepala Dinas Transmigrasi Sumatera Barat yang akhirnya berjanji akan menyelesaikan masalah jaminan hidup, pupuk, dan bibit tanaman berkualitas.

''Jalan dan jembatan dari ibukota kabupaten menuju lokasi transmigrasi sudah direncanakan dan tinggal menunggu pelaksanaannya saja,'' ujar Sukur Ahadi, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Magelang. Tentang calon lokasi transmigrasi di Desa Tangah Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Berdiyanto, anggota komisi itu melukiskan kondisi topografi dan geografi sama dengan Kecamatan Ngablak dan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

Ia melukiskan, calon lokasi transmigrasi Tangah mampu menampung 200 keluarga. Separo dialokasikan untuk transmigran lokal. Pemerintah Pusat mengalokasikan, 60 keluarga khusus dari Jateng. Dari jatah itu, Kabupaten Magelang menghendaki 30 keluarga.

Selama menunggu panen, mereka bisa bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Berdiyanto mengusulkan, Pemkab Magelang mengaloksikan dana monitoring bagi para transmigran dan memberi tambahan uang saku kepada mereka. (pr-39m)