KARANGASEM- Perda Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disetujui dalam rapat paripurna DPRD Surakarta, kemarin. Dalam pemandangan akhir keempat fraksi yaitu FPDI-P, FPAN, FPG, dan Fraksi Persatuan Demokrat Keadilan (PDK), menyetujui penetapan perda tersebut.

Juru bicara FPDI-P Bambang Wijayanto mengharapkan perda itu bisa menggairahkan kegiatan pariwisata, mengingat pamor Surakarta sebagai kota budaya kalah dari Yogyakarta.

Ada ungkapan yang menyebutkan turis asing belum menginjakkan kaki di Indonesia sebelum mengunjungi Yogyakarta. Padahal dalam sejarah Yogyakarta adalah pecahan Kerajaan Surakarta Hadiningrat.

"Ada pernyataan jika ingin menjumpai budaya Jawa otentik datanglah ke Yogyakarta. Sebaliknya, bila mau mengetahui Jawa antik datang saja ke Surakarta. Pendek kata, Surakarta diragukan keasliannya dan itu sangat ironis," tegasnya.

Potensi wisata, ungkap dia, harus dikelola oleh Pemkot, DPR, masyarakat, dan budayawan dengan sebaik-baiknya.

Semua elemen kultural-historis, papar dia, perlu secara sadar dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Turisme atau wisata akan menjadi salah satu penopang kehidupan, di samping wajah kota kian beragam dan budaya bisa meredam gejolak sosial yang bersifat merusak.

Dia mengingatkan Pemkot agar mengembangkan pariwisata sesuai dengan kondisi regional dalam bingkai kerja sama Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sraten, dan Klaten (Subosuko Wonosraten). (G10-27s)