KUALITAS pendidikan kita sampai sekarang masih memprihatinkan. Seperti sektor ekonomi yang terpuruk, dunia pendidikan pun sedang menghadapi krisis berat. Kondisi itu terlihat dari hasil ujian akhir nasional tahun 2004-2005 yang mengejutkan banyak orang. Puluhan ribu murid tingkat SMP dan SMA di seluruh Indonesia tidak lulus ujian. Di Yogyakarta yang nota bene sebagai kota pelajar, ada 13 SMA yang persentase kelulusan muridnya nol persen. Bahkan di NTT, Papua, Bengkulu, Sulteng, Kalteng dan NAD, angka ketidaklulusan siswa SMP peserta UAN 2005, sekitar 50 %. Sungguh ironis dan lengkaplah derita kita.

Rendahnya kualitas pendidikan itu selain dapat dilihat dari hasil ujian nasional, menurut International Education Achievement (IEA), bisa dilihat dari kemampuan membaca untuk tingkat SD dan matematika bagi siswa SLTP. Untuk membaca, Indonesia termasuk urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sedang matematika kita masuk urutan ke-39 dari 42 negara. Untuk studi IPA, kita masuk urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Namun di luar rasa duka itu, kita sedikit terhibur, karena beberapa siswa SMA meraih medali emas dalam Olimpiade Fisika di Spanyol, Juni 2005. Tulisan ini ingin menyoroti krisis pendi-dikan dan sekolah unggulan serta tantangan dunia pendidikan ke depan.

Sekolah Unggulan

Untuk mencermati krisis pendidikan yang banyak disorot masyarakat sekarang ini, kita perlu melihat kembali pembangunan sekolah unggulan dan tantangannya ke depan. Dari awal, sekolah unggulan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan anak didik yang unggu.

Namun, sekolah unggulan ini perlu dicermati kembali, karena ada yang kurang. Kata unggul menyiratkan superioritas atas sekolah lain, sekaligus menunjukkan kesombongan intelektual yang sengaja ditanamkan lingkungan sekolah atas sekolah lain yang kurang bermutu. Di negara maju seperti di Amerika Serikat pun, untuk menunjukkan sekolah yang bermutu, tidak digunakan istilah unggulan (excellent) melainkan effective, develop, accelerate, dan essential.

Dari sisi ukuran muatan unggulan, sekolah unggulan di Indonesia banyak yang tidak meme-nuhi persyaratan dan salah kaprah. Karena sekolah unggulan hanya diukur dari kemampuan akademis anak didik semata. Dalam konsep yang benar, sekolah unggulan dapat dimaknai sebagai sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kualitas kepandaian dan kreativitas anak didik sekaligus menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong prestasi anak didik secara optimal. Dengan demi-kian, bukan hanya prestasi akademis yang ditonjolkan, melainkan sekaligus potensi psikis, etik, moral, religi, emosi, spirit, kre-ativitas, dan intelegensianya.

Seharusnya, sekolah unggulan dibangun oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya dimonopoli pemegang otoritas pendidikan, seperti Depdiknas. Dalam konsep sekolah unggulan yang ada sekarang, diterapkan sekadar untuk menciptakan prestasi sis-wa, dirancang kurikulum yang sarat muatan, diajar guru berkualitas, dengan sarana-prasarana yang bagus, tapi biayanya sangat mahal. Padahal sekolah unggulan yang sebenarnya, dapat dicapai bila seluruh sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari tenaga administrasi, pengembang kurikulum, tenaga pendidik, termasuk masyarakat harus dilibatkan secara berdaya guna. Karena semua sumber da-ya itu akan dapat menciptakan iklim dan kultur yang mampu membentuk keunggulan sekolah.

Kini kalau kita cermati secara mendalam, banyak sekolah unggulan yang secara pedagogis menyesatkan. Bahkan ada yang malpraktik, komersial dan merugikan dunia pendidikan. Sekolah unggulan yang ada memiliki beberapa kelemahan.

Pertama, sekolah unggulan hanya menggantungkan legiti-masi pemerintah dan bukan inisiatif masyarakat, sehingga penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis, daripada edukatif. Kadang, ujung-ujungnya juga uang. Kalau sekolah unggulan didasarkan pada pengakuan masyarakat, pemerintah tidak perlu mengucurkan dana besar. Masyarakat yang memi-kirkan biaya itu.

Kedua, sekolah unggulan hanya melayani golongan kaya (the have), sementara golongan mis-kin (the have not) masih terpinggirkan, meski prestasi akade-miknya bagus. Untuk mengikuti kelas unggulan, selain memiliki kemampuan akademis, anak didik harus membayar puluhan juta rupiah, sehingga penyelenggaraan sekolah unggulan seringkali bertentangan dengan prinsip equity, yakni terbukanya akses dan kesempatan yang sama bagi siswa untuk memperoleh pendidikan di semua jenjang, jenis, dan tingkatan.

Ketiga, profil sekolah unggulan hanya dilihat dari karakteristik prestasi berupa NEM tinggi, bisa bayar mahal, tenaga pendidik baik, sarana lengkap, dana sekolah besar, dan kegiatan belajar-mengajar berikut pengelolaannya baik. Hal itu sebenarnya tak ada istimewanya (wajar), mengingat bahannya bagus, diproses di tempat bagus, dengan cara bagus, hingga out put-nya bagus. Seharusnya yang dikategorikan unggulan adalah anak didiknya miskin, tapi diproses di sekolah yang baik, dengan cara baik, sehingga out put-nya baik. Untuk itu, perlu redefinisi dan reorientasi terhadap sekolah unggulan, jangan sampai kebablasan.

Solusi ke Depan

Untuk memperbaiki kelemahan di atas, perlu restrukturisasi sekolah unggulan, antara lain, pertama, mencari acuan/ padanan tepat bagi sekolah unggulan. Lebih baik mencari model SD Mangunan yang dirintis Mendiang Romo Mangun, di Kalasan, Yogyakarta. Selain murah, sekolah itu berkualitas dan unsur edukatifnya kuat.

Program sekolah unggulan tidak perlu diskriminatif terhadap anak didik. Kelas harus dibuat heterogen, sehingga anak berbakat bisa bersosialisasi dengan siswa kurang berbakat yang berlatarbelakang miskin.

Kedua, dasar pemilihan keunggulan tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelegensi dalam arti sempit, seperti tes IQ. Melainkan keunggulan seseorang dapat dijaring melalui kreativitas anak didik. Sekolah unggulan jangan hanya menjaring anak orang kaya, tapi semua kalangan. Kasus yang sekarang muncul, seringkali anak pandai jadi bodoh, karena miskin. Sekolah unggulan di Amerika sangat membela orang miskin, seperti Effectif School yang dikembangkan Ronald Edmonds di Harvard University, School Development Program yang dikembangkan James Comer, Accellerated School yang diciptakan Henry Levin, Standford University dan Essential School yang dikembangkan Theodore Sizer dari Brown University. Semuanya menyediakan tempat bagi siswa berbakat, tapi miskin.

Ketiga, sekolah unggulan harus memiliki model manajemen modern, yang melibatkan partisipasi semua stakeholder sekolah, kepemimpinan kuat, budaya sekolah baik, pelayanan siswa baik, menghargai prestasi siswa, etos kerja baik, dan tidak mematikan kreativitas anak. Semua itu akan tercapai bila pengelolaan sekolah sudah otonom, bukan ditentukan birokrasi korup seperti sekarang.

Keempat, kelemahan berikut perlu dicarikan solusi, yakni (a) rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (b) rendahnya kualitas pendidikan; (c) lemahnya manajemen pendidikan; (d) belum terwujudnya keunggulan iptek di kalangan anak didik; (e) rendahnya gaji guru; dan (f) ketimpangan pemerataan pendidikan antar wilayah geografis Jawa - luar Jawa, desa - kota dan sebagainya.

Untuk itu, perlu dirumuskan kembali falsafah pendidikan nasional ke depan. Ini penting, karena ketiadaan falsafat pendidikan, akan membuat pendidikan kacau, amburadul seperti sekarang. Kalau kita perhatikan visi pendidikan UNESCO, diketahui bahwa pendidikan merupakan upaya sadar untuk mendidik anak belajar berpikir, belajar hidup, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar untuk hidup mandiri. Apakah falsafah pendidikan itu sudah dibuat Depdiknas? Pembaca yang bisa memberi penilaian.

Menjadi Diri Sendiri

Setelah melihat uraian di atas, tak ada cara lain selain kita perlu langkah tepat. Mengingat pndidikan kita sedang menghadapi krisis, sehingga butuh pemecahan edukatif agar anak didik menemukan kembali kegembiraan dan sukses dalam belajarnya. Bagaimana agar proses pendidikan di sekolah, bisa membuat anak didik belajar dengan gembira, bermain, menjadi dirinya sendiri, mengembangkan kreativitas demi masa depan, serta hidup secara baik dan benar. Kalau itu bisa ditanamkan pada anak didik, dijamin korupsi akan dapat ditekan sekecil mungkin.

Apalagi sekolahan kini tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Dunia pendidikan benar-benar sedang krisis, tercermin dari guru menjadi pengawas, penindas, dan merendahkan martabat siswa. Sekolah jadi lembaga yang mematikan bakat, kreativitas dan gairah siswa untuk belajar. Sekolah sangat komersial dan membunuh kesempatan serta diskriminasi terhadap siswa miskin. Sekolah tidak lagi menjadikan anak didik merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, tapi mengakibatkan kegelisahan dan ketakutan. Mereka mudah stres, suka tawuran, penyalahgunaan narkoba dan malas belajar. Menemukan identitas dan jati diri, menjadi kunci bagi sukses pendidikan mereka.

Sekolah yang seharusnya menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, sudah berubah menjadi tak lebih dari bimbingan belajar. Di mana guru yang seharusnya menjadi fasilitator mendampingi, mengamati, menilai kegiatan dan interaksi anak didik, terjebak menjadi mesin distribusi soal latihan ujian dan koreksi jawaban. Ditambah nasib guru yang tak kunjung selesai.

Akankah SBY berkenan menoleh ke persoalan ini dan mencarikan solusi yang lebih baik bagi nasib guru dan kualitas pendidikan kita? Kini rakyat butuh bukti, bukan janji. (24)

-Budisatyo SH MM, seorang PNS dan dosen Universitas Mustapa Beragama, Jakarta.