Didik J Rachbini

KEBIJAKAN fiskal pada dasarnya alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan signal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor, maupun yang lainnya.

Kasus RAPBN 2006 yang baru saja dibacakan pemerintah, sangat disayangkan banyak pihak karena banyak kelemahannya. Selain asumsi yang semrawut, pemerintah juga tidak atau belum menjelaskan usaha untuk mengatasi pengangguran yang tinggi, dilihat atau melalui kebijakan fiskalnya. Padahal masalah itu dianggap sangat penting dalam visi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wapres Jusuf Kalla (JK) ketika berkampanye sebagai calon presiden dan wakil, lebih sepuluh bulan yang lalu.

Pemerintah membanggakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan relatif lebih baik dari tahun 2004. Hal yang sama terjadi pada masa Presiden Megawati. Saat itu tingkat pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut merangkak naik dari 3.7% pada 2002 menjadi 4.1% pada 2003, kemudian naik lagi menjadi 5.1% pada 2004.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2005 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan RAPBN 2006 menyatakan sasaran pertumbuhan ekonomi sampai 6%. Sasaran itu dianggap sangat optimistis yang kurang berpijak pada kenyataan sebenarnya. Padahal kondisi eksternal cukup kritis karena harga minyak melesat naik tanpa terkendali. Strategi untuk menyiasati krisis eksternal seperti sekarang juga belum dikemukakan secara gamblang sehingga dipertanyakan dari mana asal pertumbuhan ekonomi tersebut.

Di sisi lain, masalah ekonomi dalam negeri masih terjangkiti pengangguran dan kemiskikan yang tinggi. Tingkat pengangguran terbuka juga meningkat dari 9.1% pada 2002 menjadi 10.1% pada 2003, dan akhirnya 10.3% pada 2004. Masalah internal itu tidak disentuh sehingga berkesan lemah dalam kebijakan fiskal. Tidak ada semangat dan kepemimpinan kolektif yang kuat pada tingkat kabinet sehingga hubungan fiskal anggaran dengan usaha mengatasi pengangguran tidak digariskan sebagai pokok kebijakan dan program yang hendak diutamakan.

Dalam wacana kampanye, masalah pengangguran merupakan masalah ekonomi yang menjadi prioritas utama dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun strategi untuk mengatasinya, terkait dengan RAPBN, tidak dijelaskan secara gamblang. Hal itu menjadi titik lemah pemerintah dan kabinet dalam kebijakan ekonomi selama ini.

Bahkan dalam teks pidato Presiden SBY, angka pengangguran yang dipakai juga asal-asalan, yaitu angka per Agustus 2004. Menurut Presiden, ''... Tingkat pengangguran kita upayakan dapat menurun dari 9,9 persen menjadi 5,1 persen," ujarnya menirukan ungkapan Presiden SBY. Padahal per Februari 2005, angka pengangguran terbuka telah meningkat 10,3 %.

Kritik INDEF sebagai lembaga riset yang kritis sangat keras terhadap masalah itu. Dengan data seadanya itu menunjukan bahwa pemerintah tidak secara serius memperhatikan masalah pengangguran. Kesiapan dalam sistem informasi dan data, konsep, dan program serta implementasi kebijakan pemerintah terhadap masalah pengangguran itu tampak kedodoran.

Presiden dan wakil presiden mempunyai visi dan misi yang jelas terhadap permasalahan bangsa, khususnya masalah ekonomi, seperti penegasan dalam kampanye mereka. Namun tim Kabinet Indonesia Bersatu tidak bisa mengimbangi visi dan misi tersebut karena pada tingkat implementasi kebijakan masih sangat lemah, khususnya kebijakan fiskal.

Peningkatan pengangguran sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Hasil survai berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa masyarakat ingin presiden terpilih menyelesaikan masalah yang paling utama, yakni pengangguran dan peningkatan pendapatan. Hal itu sangat disadari oleh SBY-JK sehingga janji kampanye yang paling utama disampaikan kepada masyarakat adalah mengatasi pengangguran.

Akan tetapi di tingkat kabinet dan implementasinya, visi dan misi tersebut tidak berjalan mulus. Itu yang harus dikoreksi karena selain masalah pengangguran yang tidak dapat diatasi, bangsa ini mengalami masalah kepemimpinan pada tingkat kabinet.

Pengangguran bersifat persisten sehingga pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak bisa diharapkan untuk bisa memecahkan masalah pengangguran. Sifat persisten itu sangat kompleks karena bertali-temali dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis, mengingat sistem ekonomi Indonesia tidak homogen. Karena itu, perancang kebijakan tidak bisa hanya duduk di atas meja dan mengharap inspirasi dari teori ekonomi textbook bahwa pertumbuhan ekonomi bisa secara otomatis mengatasi pengangguran.

Karena sifat yang persisten tersebut, pemerintah harus mempunyai komitmen plus untuk mengurangi pengangguran. Tim Kabinet Ekonomi seharusnya membangun upaya-upaya serius untuk mengurangi pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran tidak bisa diserahkan kepada pasar tanpa campur tangan pemerintah. Kondisi pengangguran seperti itu memerlukan sentuhan kebijakan langsung dari pemerintah. (34n)