UNGARAN - Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Kabupaten Semarang Agus Warsito, meminta anggaran dana Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang bersumber dari APBD agar dihapus. Dia menilai, dana itu hanya pemborosan uang rakyat.

"Saya melihat TPHD hanya akal-akalan untuk bisa mendapatkan haji secara gratis atau lebih dikenal dengan "Haji Abidin" yaitu haji atas biaya dinas," ujar Agus Warsito, kemarin.

Terlebih, jatah TPHD itu beberapa waktu lalu sempat menjadi rebutan di antara anggota DPRD. Anggota TPHD berjumlah empat orang yang terdiri atas perwakilan dari eksekutif, legislatif serta dua orang tokoh agama yang dipilih dari NU dan Muhammadiyah.

Diperoleh informasi, dana setiap anggota tim Rp 25 juta. "Saya menolak diadakannya TPHD, sebab menurut saya tim Kantor Depag sudah cukup mampu memantau para jemaah haji di daerah masing-masing. Bisa jadi, anggota tim tersebut tidak memandu tetapi malah dipandu," ucap Agus.

Dia juga mengatakan, dana TPHD lebih utama dialokasikan untuk anggaran yang lebih bermanfaat.

"Kalau Rp 25 juta itu dikalikan empat anggota tim berarti ada dana Rp 100 juta. Dana itu akan lebih bermanfaat misalnya untuk pembangunan sarana ibadah atau sarana umum lainnya," jelasnya.

Sekda Soetrisno akan melakukan kajian terlebih dulu mengenai permintaan penghapusan dana itu.

"TPHD ini menyangkut kebijakan sistem. Kabupaten Semarang beberapa waktu lalu diminta Pemprov Jateng untuk mengusulkan nama-nama anggota TPHD, sebab daerah lain sudah mengusulkan," tutur dia.

Kebijakan Sistem

Soetrisno juga menegaskan, pengadaan biaya haji gratis bukan akal-akalan. "Boleh saja orang berpendapat dana ini akal-akalan. Namun, kita juga harus melihat juga azas manfaatnya," paparnya. Soetrisno mengatakan, perwakilan TPHD dari eksekutif dipercayakan kepada Asisten II Setda Nuryanto.

Sementara itu, perwakilan dari DPRD disepakati Syaiful Hidayat (Ketua Komisi B) sebagai anggota TPHD setelah melalui rapat paripurna, belum lama ini.

Seperti diberitakan Suara Merdeka, di antara anggota legislatif tersebut terkesan berebut ingin mendapat "Haji Abidin". Hal itu ditandai dengan sikap Komisi D (membidangi Sosial Keagamaan), saat itu bersikukuh merasa paling berhak menjadi anggota tim pemandu haji itu.

"Komisi D sudah bisa menerima. Keputusan rapat paripurna mengembalikan pada hasil pengundian awal yang memilih Syaiful Hidayat sebagai anggota TPHD," tandas Wakil Ketua DPRD Muhammad Bashari, kemarin. (H14-51d)