BOYOLALI - Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Boyolali, Drs Moh Sahid, mengatakan, anggaran pengadaan buku sekolah dari tingkat SD sampai SLTA 2005 hendaknya sebagian digunakan untuk kegiatan lain. Misalnya, perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak dan penataran kepala sekolah yang baru saja diangkat.

''Secara terperinci saya belum tahu, berapa nilai anggaran pengadaan buku itu. Yang pasti, saya mengharapkan jangan terlalu banyak, sebab masih ada bidang lain yang harus dipikirkan,'' tandasnya, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, proyek pangadaan buku 2005 dari SD sampai SLTA diperkirakan senilai Rp 44 miliar, termasuk alat peraga. Anggaran sebesar itu, rencananya akan digedok melalui perubahan APBD 2005 pada September mendatang.

Karena nilainya cukup tinggi, Ketua DPD PAN Boyolali, Drs Thontowi Jauhari, minta kepada bupati agar pengadaan buku hendaknya tidak ditenderkan melalui pihak ketiga, tetapi langsung dibagikan kepada sekolah (SM, 12/8).

Moh Sahid mengatakan, gedung SD yang diketahui rusak jumlahnya cukup banyak, dan tersebar di berbagai desa. Kerusakan gedung itu, perlu diperhatikan karena telah mengganggu proses belajar mengajar.

Selain itu, masih banyak kepala sekolah yang belum mendapat pembinaan atau keterampilan. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian anggaran pengadaan buku bisa dialihkan untuk perbaikan gedung dan pembinaan kepala sekolah.

Kirim Surat

Dia mengatakan, besarnya anggaran pengadaan buku DPRD dan Pemkab tampaknya tidak pernah terbuka. Sebab, pihaknya pernah berkirim surat kepada bupati dan DPRD, tetapi tidak pernah dijawab. Besarnya anggaran, hanya diketahui melalui media massa.

''Saya benar-benar heran, kenapa surat dari kami yang menanyakan besarnya anggaran pengadaan buku tidak pernah dijawab. Selain itu, dalam berbagai kebijakan yang menyangkut pendidikan, Dewan Pendidikan tidak pernah diberitahu. Kalau begitu, apa gunanya Dewan Pendidikan dibentuk,'' kata Moh Sahid.

Anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Bambang Rahino, mengatakan, anggaran pengadaan buku masih dalam rancangan dan belum digedok. Setelah diputuskan, pihak yang membutuhkan akan diberitahu. Anggaran pengadaan buku tidak pernah dirahasikan, dan semua masyarakat bisa mengetahui.

''Bagi kami, yang terpenting adalah pengadaan buku tidak ditenderkan, sebab dikhawatirkan terjadi kebocoran. Lebih baik langsung dibagikan kepada sekolah-sekolah,'' tandas dia yang juga anggota FAN igtu.(shj-16a)