BREBES - Demo besar-besaran yang digelar Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Senin (8/8) lalu, disinyalir terdapat pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab, di antara para pengunjuk rasa tersebut, ternyata banyak yang belum mengetahui secara pasti tuntutan yang dilontarkannya.

Selain itu, kasus dugaan korupsi pengadaan buku Balai Pustaka (BP) sebesar Rp 20 miliar sampai saat ini sudah ditangani Polda Jateng, namun mereka malah datang ke gedung DPRD dan kejaksaan.

''Karena banyak yang tidak tahu mengenai permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari demo lalu terkesan mengambang, sehingga ketika mereka menggelar demo seharusnya tidak datang ke gedung DPRD atau kejaksaan,'' ujar Sekretaris Forum Masyarakat Brebes (FMB), Yayan Ardian kepada wartawan, kemarin.

Yayan menjelaskan, sebelum demo digelar, dirinya pernah mengusulkan kepada Gebrak agar tidak perlu melakukan demo. Sebab, awalnya yang mencuatkan kasus dugaan korupsi pengadaan buku Balai Pustaka adalah FMB. Saat itu, pihaknya menduga pelaksanaan pengadaan tersebut menyalahi prosedur dan ada indikasi tindakan korupsi.

Ditangani Polda Jateng

Dengan adanya dugaan tersebut, selanjutnya FMB berinisiatif untuk melaporkan masalah itu ke pihak berwajib. Akhirnya laporan tersebut ditanggapi dengan baik oleh aparat hukum, bahkan kasus itu sudah ditangani Polda Jateng.

''Sekarang, kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polda Jateng dan kami pun bersabar menunggu,'' tandas Yayan.

Bagaimana dengan tuntutan Gebrak mengenai kasus korupsi lainnya? Yayan mengungkapkan, sebagai masyarakat Brebes, pihaknya sangat mendukung langkah tersebut. Jika menemukan kasus korupsi, lebih baik melalui prosedur hukum yang berlaku yakni melaporkan temuan tersebut ke kepolisian dan kejaksaan.

Dengan catatan, ungkap dia, temuan korupsi itu harus dilandasi bukti dan alasan kuat, sehingga jika diproses oleh pihak berwajib akan mudah mempertanggungjawabkan laporannya. (H4-17h)