Sebagai mahasiswa Undip, saya memanfaatkan jasa BNI Undip dalam transaksi pembayaran SPP. Namun kejadian tanggal 22 Juli 2005 membuat saya kesal. Saya menyetor sejumlah uang untuk membayar SPP. Di kassa pertama saya mendapat pelayanan baik, ramah dan senyum.

Setelah selesai ternyata ada transaksi yang tidak ter-print dalam buku tabungan hingga saya bertanya. Petugasnya mengatakan uang tersebut terpotong untuk praktik padahal tidak ada biaya praktik.Kemudian disarankan ke kassa sebelah untuk minta diRC dan terkena biaya Rp 2000.

Saya pindah ke kassa yang dirujuk tapi kebetulan sedang ada nasabah lain, saya pun menunggu. Setelah selesai, saya bertanya perihal data transaksi yang tidak ter-print. Tapi entah kenapa petugas tersebut menjawab dengan muka masam dan nada seperti jengkel.

Dia menjelaskan, jarak transaksi sudah terlalu lama jadi tidak ter-print dan tidak bisa di-RC karena harus menunggu data yang diperoleh dari kantor pusat dengan biaya mahal. Di samping itu ada perubahan sistem dan karena mahasiswa tidak pernah mengindahkan petunjuk.

Dia berkata setiap nasabah pasti diberitahu maksimal 2 bulan untuk mem-print. Karenanya dia menyalahkan mahasiswa yang juga menjadi nasabah Bank BNI karena tidak mengindahkan petunjuk tersebut. Padahal tiap kali menyetor (selain masa pembayaran SPP) tidak pernah ada yang memberitahu.

Bagaimana BNI? Kok tidak profesional dan ramah. Apakah karena saya hanya mahasiswa maka tidak perlu mendapat pelayanan yang baik? Tolong tunjukkan pelayananmu.

Desty P Setyaningsih

Jl Wahyu Tumurun VII/24, Semarang

***

Servis Yamaha Harpindo Ungaran

Saya menyervis dan mengganti bola lampu motor Yamaha Jupiter Z tahun 2003 di Yamaha Harpindo Jaya Jl Gatot Subroto Ungaran beberapa waktu lalu. Saat itu motor memang saya tinggal karena harus bekerja dan mengambil sekitar 14.00.

Dalam perjalanan pulang saya baru menyadari ada ketidakberesan karena motor tidak bertenaga dan tersendat-sendat. Lebih parah lagi tebeng depan bergetar kalau jalan kencang. Setelah saya periksa ternyata beberapa karet pada lampu telah hilang.

Keesokan harinya saya kembalikan dan minta diperbaiki kembali. Tetapi mekanik menyangkal telah menghilangkan karet tersebut dan mengatakan kondisi motor baik-baik saja. Sebelurn menulis surat pembaca ini saya sudah berusaha konfirmasi baik ke mekanik mau pun ke kepala cabangnya.

Tetapi saya mendapat jawaban tidak memuaskan. Sebagai konsumen yang dikecewakan saya imbau masyarakat lebih berhati-hati memilih service motor dan kepada Harpindo Jaya Ungaran agar pelayanannya lebih profesional.

Sapto Laksono SE

Jl. Diponegoro 258,Ungaran

***

Lampu Penerangan di Makam Jatibarang

Makam Desa Jatibarang Lor sekitar 150 m dari kota Kecamatan Jatibarang Brebes merupakan daerah rawan kecelakaan. Kondisi jalan licin waktu hujan, lalu lintas padat dan banyak pohon besar yang menutup pandangan. Ditambah tikungan jalan yang tajam sehingga sering terjadinya kecelakaan. Sudah saatnya di sebelah utara atau selatan makam segera dipasang lampu penenarangan.

Sunaryo Safari

Kertasinduyasa Rt 3/Rw 1, Jatibarang

***

Faktur 3 Bulan Belum Jadi Juga

Saudara saya 23 April 2005 membeli truk Mitsubishi FE. 344 pada PT Tunas Bahana Sparta JI Mundu Pesisir 54 Cirebon lewat cabangnya di Pemalang seharga Rp 131 juta dan baru dibayar Rp 100 juta (fotokopi terlampir). Sisanya dilunasi setelah faktur dan STNK jadi. Tapi kenyataannya sampai surat ini dibuat, janji perushaan itu belum ditepati.

Sebagai orang awam saya mohon petunjuk pihak yang peduli dan mengerti atas masalah ini dan ke mana saya harus mengadukan sampai berlarut-iarut. Kira-kira berapa hari atau bulan faktur dan STNK jadi.

Kepada calon konsumen saya imbau berhati-hati memilih dealer agar tidak mengalami hal seperti dia.

Thoif Taswadi

Karangmoncol Rt 1/Rw 1 Randudongkal, Pemalang

***

Uang Taspen

Kelompok Peduli Pensiunan Pekalongan telah mengirimkan 2 kali surat pengaduan tentang penerimaan uang Taspen kepada Presiden lewat Mensekneg dengan tembusan ke berbagai lembaga. Intinya agar rumus perhitungan pembayaran uang Taspen dikembalikan seperti perhitungan tahun 1985 s.d 2000.

Rumus perhitungan yang diberlakukan sejak 1-1-2001 s.d sekarang nilainya hanya 50% dari era sebelumnya.Banyak pensiunan kecewa karena jumlah penerimaan tak seperti yang diharapkan. Tanggapan dari Sekneg No B 746/Setneg/5/2005, tanggal 12 Mei 2005 ditujukan kepada dirut PT Taspen (Persero) ditandatangani Deputi Sekneg Bidang Pemberdayaan Sumber Daya. Intinya agar pengaduan itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena jumlah anggota kelompok Peduli Pensiunan Pekalongan hanya 18 orang mungkin power dan profesionalismenya kurang. Karenanya kalau institusi pemerintah tidak memperjuangkan, sungguh keterlaluan.

Marsum Ariesanto

Griya Buaran Indah B 133, Pekalongan

***

Wakil Rakyat yang Tidak Merakyat

Egois. mungkin kata inilah yang tepat untuk para anggota DPR. Bagaimana tidak, di tengah bencana alam, busung lapar, kelangkaan BBM dan kekhawatiran harga BBM naik lagi, tiba-tiba di gedung DPR menggema suara tuntutan kenaikan/tambahan tunjangan operasional.

Penghasilan anggota DPR yang 40 kali lipat pendapatan perkapita rakyat Indonesia ditambah segala fasilitas lengkap seperti dana rumah, tunjangan listrik, telepon dan air, transportasi, renovasi rumah dan segudang tunjangan lain, ternyata masih belum cukup.

Wakil rakyat seharusnya merakyat, apalagi rakyat berada dalam kesulitan. Sudah selayaknya mereka pun merasakan. Lha ini kok tidak. Saat rakyat menolak kenaikan BBM, DPR malah menyetujui. Sekarang saat kondisi rakyat sulit, suara membela kepentingan rakyat nyaris tak terdengar.

Yang terdengar malah tuntutan kenaikan tunjangan dan biaya operasional mereka. Apa mereka benar-benar mewakili rakyat yang berjumlah lebih dari 200 juta atau cuma mewakili diri sendiri ? Menurut saya, ini wajar terjadi karena sistem kufur yang diterapkan dan jargon politik sekuler yang dianut.Yaitu tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.

Jadi wajar kalau mereka mengedepankan kekuasaan, jabatan atau fasilitas. Karena itu kepentingan mereka. Padahal kepemimpinan atau jabatan apa pun, termasuk wakil rakyat adalah amanah.

Jabatan, apalagi sebagai wakil rakyat hanya akan menjadi sumber kehinaan dan penyesalan jika tidak didasarkan pada aturan yang benar. Siapa pun wakilnya, kalau sistem yang diterapkan tidak berubah, maka yang ada hanya `wakil rakyat yang tak merakyat'.

Agustin Lisafitri

Jl Tmn Srirejeki Tmr II/9, Semarang

***

Kita adalah Manusia

Sdr Joko Suprayoga mempertanyakan "Manusiakah Kita", lewat Surat Pembaca 22 Juli 2005.

Secara tegas saya jawab : Ya. Mengenai solidaritas kepada saudara kita yang sedang menderita, sudah ada wadah yang tersebar di masyarakat, apakah melalui instansi pemerintah, swasta, media massa, PMI atau sejenisnya.

Bila masih ada kekurangan dalam penanganan, kembali kepada pribadi masing-masing untuk meningkatkan kinerjanya. Tidak usah silau kepada bangsa dan neqara lain, karena sebaik apa pun bangsa dan negara lain, masih baik bangsa dan negara sendiri.

Perlu Sdr Joko ketahui, sebagai warga Desa Sukorejo, saya bersama kades dan beberapa warga membentuk panitia untuk menghimpun dana kemanusiaan Aceh/Sumut. Sumbangan yang terkumpul Rp 5.597.000 dan 25 dus pakaian pantas pakai.

Sumbangan tersebut terkirim lewat Suara Merdeka Rp 4.279.500 dan selebihnya lewat rekening BRI Sukorejo. Pakaian pantas pakai terkirim lewat PMI Kendal. Apakah tetangga Sdr yang ikhlas memberikan sumbangan bukan manusia ?

Siapa pun bila memberikan sumbangan, dapat disalurkan melalui Forum Silaturahmi Warga Sukorejo (Forsigas) di Balai Desa Sukorejo. Sumbangan yang terkumpul akan dikirimkan tepat sasaran dalam jumlah utuh.

M Bachrun BSc

Sukorejo Er 6/Rw 9 Sukorejo, Kendal