DOROJATUN Kuntoro-Jakti, Menteri Koordinator Perekonomian pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, di hadapan Rakor Gubernur di Istana Negara 2003 menilai, Jawa Tengah merupakan provinsi terkondusif dari 30 provinsi di Indonesia waktu itu.

Dampak pernyataan pejabat tersebut ternyata relatif ampuh. Setidaknya, 23 perusahaan Korea yang selama ini menanamkan modal di Jabotabek mulai memindahkan usaha atau menanamkan modalnya di Jateng. Kebanyakan perusahaan itu bergerak di bidang garmen.

Artinya, Jateng sudah memiliki modal untuk menarik investor. Apalagi, UMR di Jateng lebih rendah dibandingkan dengan Jabotabek.

Masalah tenaga kerja pun bukan halangan. SDM di Jateng cukup variatif jika dilihat dari tingkat pendidikannya. Dari 32.186.000 penduduk, 61,95% berpendidikan SD-SMA. Sisanya, adalah diploma dan sarjana.

Gubernur H Mardiyanto menyambut investor itu dengan sejumlah kemudahan, antara lain dengan mencanangkan program One Stop Service(OSS) atau pelayanan perizinan satu atap. Di dalam OSS itu, bupati/wali kota tinggal menunjuk seorang pejabat yang mendapat kewenangan penuh untuk mengeluarkan surat izin usaha atas nama bupati atau wali kota dengan proses cepat dan singkat.

Ikon Jateng

Perizinan satu atap menjadi ikon Jateng untuk menarik investor. Sayang, hingga saat ini baru tujuh kabupaten/kota yang telah melaksanakan kebijakan itu, antara lain Kudus, Wonosobo, Sragen, dan Purbalingga. Bahkan, Kota Semarang juga belum melaksanakan program itu.

Pada Juni lalu, Gubernur Mardiyanto melakukan paparan soal OSS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Rakor Gubernur se-Indonesia. Beberapa gubernur membentuk tim untuk melakukan studi banding ke Jateng, seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Program perizinan satu atap merupakan salah satu upaya pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Kompleks

Gubernur Mardiyanto mengakui, tingginya angka pengangguran, pertambahan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pertambahan angkatan kerja, tingkat kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang rendah merupakan bagian dari masalah ketenagakerjaan yang berat dan kompleks.

Untuk menciptakan lapangan kerja, secara teoretis butuh pertumbuhan ekonomi minimal 7%. Padahal, saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Jateng 4,6%.

Jika merunut ke bebelakang, pertumbuhan ekonomi di Jateng tergolong seret. Pada 2001 sebesar 3,93%, 2002 (3,48%), 2003 (4,18%), dan 2004 (4,41%).

Dengan akselerasi Program Pengentasan Penanganan Pengangguran yang tengah disusun, Gubernur berharap asumsi pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang 5,5%, pertumbuhan angkatan kerja 3,0%, pertumbuhan kesempatan kerja 2,5%, dan tingkat produktivitas 1,0293%.

Pada 2004, program pembangunan ketenagakerjaan mampu mengurangi angka pengangguran hingga 58.064 orang.

Target akhir tahun ini mengurangi angka pengangguran hingga 65.000 orang atau sekitar 7% dari jumlah angka pengangguran pada tahun yang sama. Gubernur berharap, pada 2008 jumlah penganggur yang bisa memperoleh kesempatan kerja adalah 210.000 orang.

Potensi Investasi

Sejumlah potensi investasi di Jateng saat ini sebenarnya cukup menggiurkan, antara lain jalan tol Semarang-Solo, Semarang-Yogyakarta, dan jalur pantura. Pemodal juga boleh mendirikan pabrik semen di Kebumen, Purwodadi, dan Pati. Potensi pasir besi di Jepara juga melimpah.

Jalan tol di Jateng sangat penting bagi kelancaran perekonomian nasional. Sebab, selama ini Jateng sebagai jembatan ruas Sumatera, Bali, NTB, dan NTT.

Untuk jalan tol Semarang-Solo dibutuhkan dana Rp 7,641 triliun. Pemprov diberi jatah 49% dari nilai proyek. Namun, kini baru dianggarkan dalam APBD Rp 150 miliar. Sisanya, dibuka kesempatan bagi investor untuk ikut bergabung.

Untuk menjual potensi, Pemprov terus-menerus melakukan promosi sebagai langkah strategis untuk menarik investor domestik ataupun asing. Antara lain dengan pameran bisnis, investasi, dan pariwisata dalam rangka perayaan 600 Tahun Perjalanan Muhibah Laksamana Cheng Ho di PRPP pada awal bulan ini.

Ada kabar baik, banyak peserta dari berbagai provinsi mendapat investor baru. Itu membuktikan, promosi investasi itu mengena sasaran. Paling tidak seperti yang diungkapkan Ketua Kompartemen Investasi Kadin Jateng Didik Sukmono kepada media.

Menurut keterangannya, berbagai promosi yang diadakan baik di dalam ataupun melalui roadshow ke luar negeri merupakan sarana meningkatkan daya tarik Jateng untuk tujuan investasi.

Dia juga menyebutkan, iklim investasi di Jateng 2005 lebih baik dari sebelumnya, apalagi dengan adanya kebijakan OSS. Investor juga tidak perlu lagi mengurus izin HO yang memiliki kegiatan usaha di kawasan industri. Sebab, secara otomatis izin HO sudah diurus pengembang kawasan industri tersebut. (Ali Arifin Muhlish-11j)