SEWAKTU Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengundang Tim Pemantau Pilkada Mapilu PWI Jateng untuk dengar pendapat tentang pelaksanaan pilkada yang telah berlangsung, muncul pertanyaan yang sangat berharga dari salah seorang anggota Komisi A. Pertanyaan mengarah kepada kebiasaan media yang selalu mudah melakukan dramatisasi dan juga keberpihakan pada kandidat tertentu.

Mengapa hal itu terjadi? Apa yang bisa dilakukan Mapilu PWI untuk mengendalikan media, agar tidak terlibat dukung-mendukung dalam pertarungan politik elite lokal?

Media kita dalam merespons peristiwa pilkada memang persis seperti manusia. Ada yang merespons dengan kultur anak-anak dan sebaliknya ada pula yang merespons dengan cara orang dewasa. Bagi mereka yang merespons dengan kultur anak-anak, ciri utamanya adalah dalam bekerja selalu terarahkan oleh mentalitas mengejar kesenangan.

Kesenangan dalam semua hal, baik material maupun politis. Ada semacam pleasure doctrine yang ditanamkan untuk mewarnai zona jurnalisme mereka.

Ekspresi jurnalisme dari media yang berkultur anak-anak terlihat pada upaya menjadikan pilkada sebagai aset ekonomi dan aset politik buat mereka. Pilkada ditempatkan sebagai pendongkrak daya hidup media untuk periode berikutnya pascapilkada. Kedekatan dengan calon terpilih, dalam pandangan mereka, adalah jaminan bagi kelangsungan hidup media.

Sementara bagi media yang merespons pilkada dengan kultur orang dewasa, ciri utamanya adalah dalam bekerja selalu terarahkan oleh mentalitas memenuhi tuntutan rasionalitas. Ada rasionale doctrine yang turut ditanamkan untuk mewarnai zona jurnalisme yang menjadi dasar mereka bekerja. Ruang rasio diperlebar dengan menyuplai informasi yang berharga bagi publik dibandingkan dengan ruang emosinya, dalam kerangka memenuhi hak keingintahuan publik.

Hal itu terlihat dalam ekspresi jurnalisme mereka yang menjadikan pilkada sebagai aset budaya dan aset simbolik.

Pilkada ditempatkan sebagai peristiwa politik yang harus didorong agar memiliki makna perubahan politik berharga dan juga sebagai pendongkrak dalam mewujudkan peran media sebagai agen demokratisasi. Kedekatan dengan calon terpilih menjadi tidak terlalu penting dalam pandangan mereka. Tetapi yang utama adalah bagaimana pilkada bisa menjadi pintu masuk bagi perubahan peradaban politik hingga terwujud kesejahteraan bersama.

Banyak Suara

Itulah wajah media kita yang harus diterima sebagai kenyataan. Media kita ternyata tidak satu suara atau satu spesies saja, tetapi banyak suara atau banyak spesies. Barangkali tidak salah kalau kemudian dimunculkan penilaian seperti yang terlontar di ruang sidang Komisi A itu: media kita yang berkultur dewasa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang berkultur anak-anak.

Tetapi saya berkeyakinan, itu semua bukan karena tanpa faktor. Saya percaya, mereka sudah mengenal tiga doktrin ajaran jurnalisme politik tentang bagaimana cara mengemas peristiwa politik dalam kegiatan jurnalisme. Di sana terdapat ajaran tiga prinsip menjalankan jurnalisme politik, yakni (1) prinsip akurasi, (2) prinsip fairness, (3) prinsip equality. Prinsip akurasi terkait dengan ketepatan dalam membaca fakta, prinsip fairness terkait dengan kejujuran dalam memosisikan fakta, dan prinsip equality berkenaan dengan kesamaan menempatkan semua kandidat dalam jurnalisme.

Karena tekanan dari berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kedekatan dengan kandidat, dan aspek legalitas dari media yang ada di wilayah kabupaten/kota terutama untuk media elektronik, menyebabkan media mudah meninggalkan tiga doktrin ajaran jurnalisme publik itu. Benar bahwa dari sekitar 240 radio dan sekitar 15 koran yang beredar di Jawa Tengah menunjukkan media yang berkultur anak-anak jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berkultur dewasa. Tetapi itulah dinamikanya, peristiwa pilkada di Jateng menjadi berlangsung ''hangat'' karena dikemas oleh media yang beragam kultur.

Kami hanya bisa mengingatkan dan menanamkan kembali tida doktrin ajaran jurnalisme politik itu terutama bagi wartawan di lapangan melalui berbagai forum termasuk forum pembekalan para jurnalis pilkada, agar mereka bisa menjalankan tiga doktrin ajaran jurnalisme politik itu dengan sempurna. (46t)

- Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Ketua Umum Tim Pemantau Pilkada Mapilu - PWI Jateng.

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International