SEMARANG- Pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalan tol Semarang-Solo akan dimulai Oktober 2005. Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk keperluan itu mencapai Rp 816 miliar. Menurut penjelasan Amri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, anggota Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, perkiraan awal anggaran pembebasan lahan mencapai Rp 1,3 triliun. Anggaran itu untuk tanah dan bangunan yang akan dilewati tol.

''Namun setelah dihitung ulang dengan adanya efisiensi, perkiraan anggaran yang dibutuhkan turun menjadi Rp 816 miliar,'' katanya dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Jateng, di Gedung Berlian, akhir pekan.

Dia mengatakan, saat ini tim percepatan pembebasan lahan dibantu tiga pokja yang meliputi tim tanah, teknis, dan investasi. Saat dilakukan penyusunan rencana bisnis (business plan), pihaknya sudah menginformasikan nilai jual objek pajak (NJOP) dan harga di lapangan.

Wakil Ketua Komisi D, Moh Endro Suyitno, berharap, masyarakat yang terkena pembebasan lahan tidak dirugikan. ''Sekali-kali masyarakat dapat ganti untung, bukan ganti rugi,'' katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Agung Purnomo mengungkapkan, pembebasan lahan untuk Semarang-Bawen direncanakan 2005-2006. Adapun untuk Bawen-Solo pada 2006-2008.

Kaitannya dengan simpangan tol Semarang-Solo, direncanakan ada di Semarang, Ungaran, Bergas (opsional), Bawen, Salatiga, Boyolali, dan Kartosuro. Sementara itu, sesuai dengan penjelasan tertulis Dinas Bina Marga Jateng, sejumlah daerah/bangunan yang harus dihindari dalam pembangunan tol Semarang-Solo adalah masjid, gereja, cagar alam, cagar budaya (situs), perumahan, perkantoran, dan kawasan industri.

Sesuai dengan peta, sepanjang rencana tol Semarang-Solo, kawasan industri ada di Ungaran, Bergas, Salatiga, Teras, Cepogo, Sukoharjo, dan Surakarta. Adapun untuk kawasan wisata, antara lain Agrowisata Ngasinan dan Wisata Pengging.

Pembentukan BUMD

Dalam rapat kerja tersebut, juga terlontar rencana Pemerintah Provinsi Jateng untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD), terkait dengan pembangunan tol Semarang-Solo. Rencana itu sudah diajukan ke DPRD.

Namun BUMD tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan tol, tetapi juga untuk keikutsertaan penyertaan modal lainnya, seperti ekplorasi migas di Blok Cepu dan kemungkinan kegiatan bisnis lainnya.

Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Maulen Sinaga, dan dihadiri para pimpinan dari PT Jasa Marga, Dinas Bina Marga, Bappeda, Bapedalda, dan Biro Bangda Setda. Pada kesempatan itu, Kepala Biro Bangda Setda Jateng dokter Anung Sugihantono MKes mengungkapkan, rancangan BUMD tersebut sudah diajukan ke DPRD pada 11 Agustus. ''Sifat BUMD-nya nanti jadi semacam holding dengan beberapa kegiatan,'' katanya. (G7-34t)