BATANG - Fraksi Partai Golkar (FPG) mencermati mutu pelaksanaan proyek kegiatan fisik pada Tahun Anggaran 2005 yang kurang baik sehingga hasilnya tidak memuaskan. Karena itu, instansi terkait perlu meningkatkan perencanaan dan pengawasannya.

''Selain itu, kepada satuan kerja baik dinas maupun instansi dalam mengalokasikan anggaran agar berkoordinasi lintas sektoral dengan tujuan tidak terjadi dobel anggaran. Seperti yang terjadi pada alokasi dana pembangunan puskesmas pembantu yang ternyata sudah dianggarkan pada dana alokasi khusus (DAK),'' papar juru bicara FPG Sodik saat membacakan pendapat akhir fraksinya terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005 pada rapat paripurna DPRD, Rabu (10/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Purwanto didampingi Wakil Ketua Drs HM Sulton Syair SQ, Wakil Ketua Saroji SE, dan dihadiri Wakil Bupati Drs H Achfa Mahfudz MSi, unsur Muspida, serta para tamu undangan lainnya.

Fraksi PDI-P melalui juri bicara Untung SIP mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan banyak proyek baik fisik maupun nonfisik yang mengalami kemunduran dalam pelelangan sehingga realisasi pelaksanaan pembangunan proyek itu juga mundur.

''Agar tidak terjadi permasalahan pada kemudian hari, dinas ataupun instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek itu segera merealisasikannya,'' tegasnya.

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) melalui juru bicara M Rif'an Dlohan menekankan, terhadap proyek-proyek fisik yang dianggarkan dalam penetapan ataupun perubahan segera dilaksanakan lewat mekanisme yang berlaku.

''Kami minta agar pada akhir Tahun Anggaran 2005 seluruh proyek fisik dapat diselesaikan tepat waktu,'' tandasnya.

Kecamatan Baru

Mengenai pembentukan tiga kecamatan baru, yaitu Banyuputih, Pecalungan, dan Kandemaan, FPP menyarankan agar sudah terlaksana pada 2006. Perdanya sudah ditetapkan sembilan bulan lalu dan akan diberlakukan efektif setelah dua tahun.

H Yunita Akbar SE juru bicara Fraksi Demokrat mengatakan, menyangkut dana cadangan perlu ada perda yang mengatur sehingga dana itu tepat sasaran untuk keperluan mendasar. ''Sebagai contoh program jangka panjang pembangunan Pasar Batang dan jalan lingkar yang telah direncanakan Pemkab,'' tuturnya.

Fraksi Amanat Nasional (FAN) meminta Bupati mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dana stimulans ataupun inbup. ''Sebab, fraksi kami banyak menjumpai dana itu ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya, terutama yang diberikan pada beberapa kepala desa,'' kata juru bicara FAN Bejo Sapta Priyana.

Bupati diminta untuk menindaklanjuti Peraturan Mendiknas Nomor 11/2005 tentang Pelarangan Penjualan Buku bagi Siswa. ''Ternyata banyak kepala SD dan SMP masih mewajibkan siswa-siswinya membeli buku dan lembar kerja dari beberapa penerbit yang berbeda-beda. Hal itu sangat meresahkan orang tua, apalagi dengan kondisi perekonomian seperti sekarang.''

Hal senada juga disampaikan FKB melalui juru bicara Subchan Effendi yang meminta Bupati mengintensifkan pengawasan terhadap pengunaan dana perimbangan kepada desa-desa. ''Agar dapat memberikan sanksi tegas apabila dana itu disalahkangunakan, kami sarankan Bupati membentuk tim khusus.'' (ar-50j)