KAJEN- Ratusan warga Desa Bebel, Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, kemarin menggelar aksi unjuk rasa ke balai desa setempat. Mereka mempertanyakan transparansi penjualan kapal mini purseseine KM Pesisir Andalan.

Sekitar pukul 10.00, ratusan warga dengan berjalan kaki mendatangi balai desa setempat. Mereka menggelar puluhan poster yang berisi dugaan adanya korupsi dan permainan dalam penjualan kapal.

Penjualan kapal bantuan pemerintah tersebut dicurigai warga penuh dengan permainan. Penggunaan uang penjualan hasil kapal yang laku seharga Rp 747 juta itu dinilai tidak jelas.

"Kami meminta semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan uang hasil penjualan kapal tersebut," ujar Hardi (35), salah seorang warga.

Uang hasil penjualan kapal itu antara lain telah digunakan untuk membayar biaya labuh dan perawatan kapal, serta dibagikan kepada 16 kelompok nelayan. "Namun, baru 13 kelompok nelayan yang menerima. Itu pun belum sampai kepada para anggotanya."

Ratusan warga kemudian menggelar dialog dengan panitia lelang yang didampingi pihak desa dan kecamatan. Ketua Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mina (LEPP M3) Kasnaan yang juga ketua lelang mengatakan, berdasarkan musyawarah LEPP M3 dengan pihak-pihak terkait pada 3 Juni 2005, diputuskan menjual kapal KM Pesisir Andalan. Sebab, kondisinya telah rusak parah dan biaya perawatan yang sangat besar. Selanjutnya, dibentuk panitia lelang penjualan yang diketuai dirinya.

"Hasil penjualan sebagian untuk membayar biaya perawatan kapal dan dibagikan kepada 16 kelompok," ujarnya.

Camat Wonokerto Risnoto SH MSi menguraikan, bantuan kapal tersebut langsung kepada kelompok nelayan dan tidak melalui pemerintah. Dengan demikian, pihaknya memang tak bisa ikut campur terhadap masalah penjualan kapal itu. "Namun, kami meminta masalah ini diselesaikan dengan cara yang sejuk," imbaunya.

Pertemukan Semua

Hal yang terpenting, kata Camat Risnoto, adalah bagaimana uang hasil penjualan kapal bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dia meminta pihak panitia penjualan kapal bisa mempertemukan semua pihak yang terlibat, sehingga masalah bisa jelas.

Warga tidak bisa menerima berbagai penjelasan tersebut. Dia meminta agar digelar kembali rapat dan dialog dengan mengundang semua pihak yang terlibat.

Setelah disepakati adanya pertemuan ulang besok (hari ini-Red), ratusan warga kemudian meninggalkan balai desa dengan tertib. Kepada wartawan, Camat menandaskan bantuan kapal yang diberikan pemerintah pusat dulu Rp 800 juta lebih. Seharusnya bantuan itu digulirkan, tetapi malah dibelikan kapal. "Karena warga menilai perawatan kapal terlalu besar, mereka sepakat menjualnya." (G16-50s)