TEGAL - Pengadaan perumahan PNS di Kota Tegal yang diproyeksikan berada di Kelurahan Bandung dan Kaligangsa, ditolak Komisi B DPRD.

Dalam rapat bersama Tim Pengadaan Tanah Pemkot kemarin, Komisi B tidak menyetujui pelepasan eks tanah bengkok Kelurahan Bandung, Tegal Selatan.

Alasan Ketua Komisi B Harun Abdimanaf, pengadaan tanah 32.490 m2 itu belum dilengkapi dengan pembebasan tanah untuk akses jalan.

"Bagaimana mungkin kami bisa menyujui, sementara jalan saja tidak ada. Lantas kalau sudah terealisasi, penghuni mau keluar masuk lewat mana? Jadi, kami tidak setuju jika pengajuan itu dilakukan secara parsial," katanya usai pertemuan.

Menurut dia, penolakan tersebut juga sudah disampaikan dalam rapat dengan Tim Pengadaan Pemkot yang terdiri atas Asisten I S Budiastuti SH, Kepala Dinas Perkotaan Sugeng Prihadi, dan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) Diah Kemala Sinta.

Tentukan Harga

Sementara itu untuk pelepasan tanah, Komisi B menyetujui 79.830 m2 yang diproyeksikan menjadi perumahan PNS. Harun menjelaskan, dalam rapat juga diputuskan harga tanah Rp 25.000/meter.

Estimasi tersebut, lanjut dia, diperoleh dari perhitungan harga pasaran Rp 40.000/meter dan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp 14.000/meter. "Dari Rp 17.000 yang diusulkan, kami setujui naik menjadi Rp 25.000/meter. Setelah disetujui, bisa langsung diadakan pelelangan," paparnya.

Dia memperkirakan, dengan harga penjualan sebesar itu, kas daerah akan bertambah Rp 1,9 miliar lebih. Sebab, lahan itu diperkirakan mampu menampung 475 unit rumah.

Secara terpisah, Sugeng Prihadi ketika dimintai tanggapan soal penolakan Komisi B itu mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mencari solusi pengadaan tanah untuk jalan ke lokasi perumahan.

"Karena sudah jadi kesepakatan bersama, kami akan berusaha memecahkan masalah tersebut," ujarnya.(G12-19m)