SUASANA duka kembali menyelimuti kawasan Timur Tengah, khususnya di Kerajaan Arab Saudi. Pada Senin, 1 Agustus 2005, Raja Fahd bin Abdul Aziz menghembuskan nafas terakhir di usia 84 tahun akibat penyakit pneumonia yang dideritanya. Besoknya, dengan upacara sangat sederhana, sang Raja dimakamkan di Al-Oud, Riyadh.

Sejumlah pemimpin dunia hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum, yang menunjukkan pentingnya posisi Kerajaan Arab Saudi di dunia internasional. Fahd adalah putra ke sebelas dari 42 putra pendiri kerajaan Arab Saudi, Raja Abdul Aziz, sekaligus putra pertama dari tujuh putra pasangan Raja Abdul Aziz dengan istri kesayangannya, Hassa al-Sudairi.

Raja Fahd yang memegang tampuk kekuasaan sejak tahun 1982 merupakan peletak pertama modernisasi di Kerajaan Arab Saudi yang kaya minyak. Setelah mengalami stroke pada tahun 1995, secara de facto, kekuasaan Raja Fahd beralih kepada saudara tirinya, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz. Sepeninggal Raja Fahd, Pangeran Abdullah kini dinobatkan sebagai raja baru Arab Saudi.

Di masa mudanya, Raja Fahd dikenal sebagai sosok pangeran "flamboyan" dan beberapa kalangan sempat meragukan kemampuannya memimpin Kerajaan Arab Saudi. Namun, sejak diangkat menjadi menteri pendidikan pada 1953, dan menteri dalam negeri (1963-1975) Fahd berhasil menepis keraguan tersebut dan melakukan berbagai manuver di kancah politik nasional. Antara lain, Fahd mendirikan universitas pertama di kawasan Teluk dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi, Fahd memberikan akses bagi kaum perempuan untuk mengenyam bangku pendidikan.

Sebuah gebrakan besar yang sempat dikecam oleh kalangan fanatik Wahabi. Seiring dengan terjadinya oil boom pada 1970, Fahd meluncurkan program pembangunan lima tahun Arab Saudi dan berhasil mentransformasikan Arab Saudi dari sebuah masyarakat Badui yang dusun menjadi masyarakat kota yang modern dalam jangka waktu satu generasi.

Problem utama Fahd saat itu bukan bagaimana menghasilkan uang, melainkan bagaimana "menghabiskan" uang hasil produksi minyak yang mencapai 300 juta dolar AS per hari. Bahkan, Fahd harus mengatur sejumlah 400 miliar dolar untuk tiga periode pembangunan lima tahun Arab Saudi.

Sementara itu, di kancah politik regional, Raja Fahd juga melakukan berbagai manuver yang kontroversial. Di masa awal pemerintahannya, ia menghadapi tantangan dari Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini yang dituduh berniat "mengekspor" ideologi revolusi Islam. Dibayangi oleh ketakutan akan menyebarnya ideologi tersebut yang kemungkinan dapat menimbulkan gejolak di dalam negeri Arab Saudi, maka Raja Fahd memberikan dukungan politik dan finansial kepada Irak yang sedang berperang dengan Iran (1980-1988).

Untuk memperkuat legitimasi keislamannya, sebagai respons atas kritik Khomeini terhadap Dinasti Saud yang dianggap kurang pantas memerintah Kota Suci, maka pada 1986 Raja Fahd menjuluki dirinya Khadim al-Haramayn al-Sharifayn yang berarti Penjaga Dua Tempat Suci. Di tahun 1990, tatkala Irak menginvasi Kuwait, ia mengambil keputusan kontroversial dengan mengizinkan AS membangun pangkalan militer di Arab Saudi untuk melindungi kerajaan dari ancaman serangan Irak.

Keputusan ini tentu saja menimbulkan kecaman dari dalam negeri maupun dari dunia Islam, yang berakibat menguatnya radikalisme di negeri Saudi. Konsekuensinya, serangkaian ledakan bom terjadi di tahun 1995 dan 1996 yang mengakibatkan merosotnya popularitas Raja Fahd karena dianggap pro-AS bahkan dijuluki sebagai "pelayan AS" ketimbang pelayan Islam. Kebijakan politik ini pula yang menginspirasi perlawanan kelompok Al Qaedah pimpinan Usamah bin Ladin untuk mengusir tentara AS dari Arab Saudi.

Pasca Raja Fahd

Sepeninggal Raja Fahd, berbagai tantangan nasional maupun internasional harus dihadapi oleh Raja Abdullah. Mengingat secara de facto Raja Abdullah telah memerintah Arab Saudi selama 10 tahun terakhir, maka tidak akan terjadi perubahan signifikan pascawafatnya Raja Fahd. Yang membedakannya, kini Raja Abdullah memiliki otoritas penuh untuk memerintah Arab Saudi.

Dalam kancah politik nasional, Raja Abdullah dituntut untuk mengimplementasikan reformasi politik. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Raja Abdullah telah mengambil langkah reformasi dengan menyelenggarakan pemilu untuk memilih kursi dewan kota praja pada 10 Februari lalu. Namun, tuntutan reformasi politik yang lebih besar terus mengemuka, khususnya transfer kekuasaan dari keluarga kerajaan kepada rakyat Arab Saudi.

Menghadapi tuntutan tersebut, Raja Abdullah tentunya akan berhati-hati dalam membuka kran reformasi, karena hal ini tentu akan menimbulkan dampak instabilitas politik yang pada gilirannya akan berakibat pada instabilitas harga minyak dunia. Apalagi Arab Saudi merupakan penghasil minyak nomor satu di dunia. Tentunya AS tidak menginginkan terganggunya pasokan minyak Arab Saudi ke AS, mengingat roda perekonomian AS sangat bergantung pada minyak Saudi.

Inilah yang menjadi alasan mengapa hingga kini AS mendukung pemerintahan monarki absolut yang justru tidak menerapkan prinsip demokrasi seperti yang digembar-gemborkan AS ke penjuru dunia.

Sementara itu, kehadiran ribuan pasukan AS di Arab Saudi merupakan jaminan bahwa AS bertanggungjawab atas keamanan nasional dan internasional negara Saudi sekaligus jaminan bagi status quo rezim Arab Saudi. Oleh karena itu, tantangan lainnya bagi Raja Abdullah adalah meyakinkan masyarakat dunia, khususnya AS, mengenai kebijakan minyak Arab Saudi.

Meskipun sepeninggal Raja Fahd harga minyak mentah dunia sempat naik hingga 62,30 dolar AS per barrel, namun pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa Arab Saudi di bawah Raja Abdullah akan tetap berpegang pada kebijakan minyak jangka panjang.

Yakni tidak akan mengurangi produksi minyak dan akan tetap memenuhi kebutuhan pasar, serta menstabilkan harga minyak dunia.

Tantangan lain yang harus dihadapi Raja Abdullah adalah melanjutkan perlawanan terhadap kelompok Al Qaedah yang selama dua tahun terakhir ini mengkampanyekan penggulingan kekuasaan Dinasti Saud. Bahkan disinyalir kelompok Al Qaedah telah melakukan infiltrasi ke dalam pasukan keamanan Arab Saudi.

Apalagi survei intelijen Saudi yang dilakukan pada 2001 terhadap warga berpendidikan dan kaum profesional Saudi mengungkapkan bahwa sekitar 95% di antara mereka mendukung perjuangan Al Qaedah. Oleh karena itu, pemerintah Raja Abdullah kini harus bekerja keras untuk memperoleh dukungan dari rakyat Saudi, dan salah satu caranya adalah melalui dibukanya partisipasi politik yang lebih besar bagi rakyat Saudi.

Sementara itu, meski pemerintah Raja Abdullah tetap mempertahankan kedekatan hubungan dengan AS, namun Raja Abdullah tetap mengkritisi dukungan AS terhadap Israel atas masalah Palestina.

Hal ini tentu dapat menimbulkan ketegangan antarkedua negara. Namun permasalahan bersama dalam konteks Usamah bin Ladin akan tetap mendekatkan Arab Saudi - AS ketimbang terpecah belah akibat perbedaan pandangan dalam konteks Israel.

Di satu sisi, AS membutuhkan dukungan Arab Saudi di Irak dan di sisi lain, Arab Saudi membutuhkan AS untuk menghentikan Irak menjadi negara ala Al Qaedah di ambang pintu negeri Saudi. Oleh karena itu, balance of interest akan tetap mewarnai hubungan Arab Saudi dengan AS di bawah kepemimpinan Raja Abdullah. (24)

-Riza Sihbudi & Indriana Kartini, peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta.

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International