WASHINGTON - Amerika Serikat berniat mencekal Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang memohon visa untuk menghadiri sidang PBB di New York. Pencekalan itu dilakukan karena Ahmadinejad diduga terlibat dalam penyerbuan ke Kedubes AS pada 1979.

Departemen Luar Negeri AS kemarin mengatakan, Washington mungkin menolak memberikan visa kepada Ahmadinejad. Padahal, ada perjanjian internasional yang mengharuskan AS mengizinkan pejabat negara anggota PBB untuk datang ke markas besar badan dunia itu.

Alasan utama penolakan visa tersebut adalah dugaan keterlibatan Ahmadinejad dalam penyanderaan di Kedubes AS pada 1979.

Juru bicara Deplu AS Adam Ereli mengatakan, presiden baru Iran itu mengajukan permohonan visa agar bisa hadir dalam pertemuan kepala negara di New York, September mendatang.

Ereli mengaku AS terikat perjanjian dengan PBB untuk mengizinkan para pejabat negara anggota berkunjung ke markas besar guna mengikuti kegiatan badan dunia tersebut.

Tuan Rumah

"Kami menyadari tanggung jawab perjanjian menyangkut markas besar PBB itu," kata dia. "Namun, kami juga mempertimbangkan informasi yang sangat serius, seperti keterlibatan seseorang dalam penyanderaan warga AS. Tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan hukum internasional."

Washington mencurigai Ahmadinejad sebagai pemimpin gerakan mahasiswa yang melakukan aksi pengambilalihan Kedubes AS di Teheran pada 1979. Amerika akan mencari tahu apakah dia terlibat langsung dalam penyanderaan itu atau tidak.

Presiden baru Iran tersebut dan beberapa orang yang ambil bagian dalam aksi penyanderaan itu membantah keterlibatan Ahmadinejad.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric pekan lalu mengatakan, Washington harus memberikan visa kepada pemimpin Iran itu, sesuai dengan perjanjian PBB-AS.

Juru bicara Deplu Iran Hamid Reza Aseli Minggu lalu mengatakan, "Kami berharap Amerika tidak membuat kesalahan besar seperti itu. Jika Amerika tidak dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu-tamu PBB, markas besar PBB sebaiknya tidak berada di negara mereka."

Para pejabat AS mengatakan tak pernah menolak permohonan visa seorang kepala negara yang hendak menghadiri pertemuan PBB.

Washington membuat kebijakan yang bermusuhan dengan Teheran. Presiden AS George W Bush bahkan menyebut Iran sebagai poros kejahatan, bersama-sama dengan Korea Utara dan Irak pra-invasi.

Tidak Tunduk

Sikap bermusuhan AS semakin keras terhadap Iran setelah Ahmadinejad yang berhaluan konservatif terpilih sebagai presiden Republik Islam tersebut.

Terlebih lagi, Ahmadinejad bersikap tidak mau tunduk pada kemauan Amerika dan negara-negara Barat dalam soal program nuklir. Dia mengatakan, Iran tetap menjalankan kegiatan nuklirnya karena hal itu merupakan hak Iran sebagai negara berdaulat.

Washington mengancam akan membawa isu nuklir tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Apabila program nuklir Iran tersebut dibahas di DK PBB, Teheran kemungkinan besar mendapat sanksi.

Walaupun sikap masyarakat AS cenderung mengecam Ahmadinejad dan Gedung Putih mengutuk Iran karena bersikeras menjalankan program nuklir, seorang pejabat Deplu yakin pemimpin Iran itu akan memperoleh visa.

"Kita harus berpikir panjang. Masalah ini memang sulit. Namun tokoh seperti dia biasanya tetap memperoleh visa," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu. (ant-ben-25)