CILACAP- Hingga memasuki musim tanam (MT) III tahun ini, dana talangan pembelian gabah yang diajukan Dinas Pertanian dan Peternakan (Dipertan) Cilacap, belum turun. Dana tersebut saat ini masih dibahas DPRD, karena masuk dalam APBD Perubahan 2005.

''Kami harap pembahasan APBD Perubahan 2005 bisa cepat selesai. Dengan begitu, dana talangan pembelian gabah segera turun,'' kata Kepala Dipertan Ir Anton Santosa, kepada Suara Merdeka, kemarin.

Dia menyatakan jumlah dana talangan yang masuk dalam APBD Perubahan mencapai Rp 500 juta. Jumlah itu separo dari yang diajukan Dipertan dalam RAPBD 2005.

''Meski berubah menjadi setengahnya, kami memandang tidak masalah, asalkan dana cair pada waktu yang tepat,'' ungkapnya.

Anton mengatakan, fungsi dana talangan adalah untuk menstabilkan harga gabah hasil panen petani. Dengan dana tersebut, gabah petani dapat dibeli sesuai dengan harga pasar, bukan harga pengijon. Fungsi itu, kata dia, selama ini terbukti mampu menolong harga gabah petani untuk selalu berada pada harga wajar.

''Yang baru mulai MT III itu petani Cilacap bagian tengah dan timur. Sementara, petani Cilacap barat masih banyak yang panen. Jadi, dana tersebut tetap dibutuhkan saat ini,'' tegasnya.

Tukang Ijon

Selain itu, kata dia, bila tidak ditegaskan dikhawatirkan dana tersebut baru turun September atau Oktober depan. Bila itu yang terjadi, dana talangan tidak banyak membantu petani, karena saat itu banyak petani Cilacap tengah dan timur yang selesai panen.

Pernyataan mendesak dana talangan pembelian gabah juga diungkapkan oleh anggota Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD, J Parsiyan.

Menurut Parsiyan, dengan dana tersebut Dipertan dapat meminjami para pedagang gabah besar, yang diikat dengan perjanjian agar bersedia membeli gabah hasil panen petani dengan harga pasar yang wajar.

''Bila dana itu tidak ada, yang kelak bermain adalah para tukang ijon. Dengan begitu, harga gabah bisa menjadi tidak wajar dan merugikan petani,'' papar Parsiyan.

Terkait dengan hal tersebut, dia meminta rekan-rekannya sesama anggota DPRD segera menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan. Dengan begitu, dana talangan pembelian gabah bisa segera cair, sehingga petani dapat tertolong.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Fraksi Golkar itu juga meminta Dipertan memastikan bahwa pedagang yang diberi pinjaman modal adalah pedagang tangan pertama. Artinya, mereka tidak lagi menyubkan dana pinjaman yang mereka peroleh kepada pedagang-pedagang lain.

''Kalau disubkan lagi, yang terjadi hanya rantai dagang panjang yang memungkinkan munculnya ketidakpastian harga gabah,'' tegasnya. (G21-55s)