KARANGANYAR - Pemkab Karanganyar memperketat seleksi permohonan alih fungsi lahan persawahan yang diajukan masyarakat. Seluruh permohonan yang masuk, diseleksi secara ketat oleh tim yang terdiri atas beberapa instansi.

Hal itu dimaksudkan sebagai upaya mengerem pesatnya perubahan lahan produktif penghasil padi, yang diubah fungsinya menjadi permukiman maupun industri.

''Tidak semua permohonan alih fungsi lahan pertanian bisa dikabulkan oleh tim Pemkab. Yang jelas, tim akan menolak permohonan perubahan fungsi dari lahan irigasi menjadi fungsi lainnya,'' ujar Kepala Dinas Pertanian Karanganyar, Ir Indra Mardi, ketika ditemui di kantornya, Senin (1/8).

Indra mengemukakan, hingga kemarin sudah banyak permohonan alih fungsi lahan yang ditolak tim yang terdiri atas Bapan Pertanahan Nasiona, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu. Sebab, masyarakat yang mengajukan perubahan alih fungsi itu memiliki lahan irigasi produktif yang seharusnya menghasilkan padi.

''Kalau lahan lainnya, kami masih bisa menoleransi; tetapi kalau lahan irigasi, kami tidak bisa memberi izin alih fungsi.''

Dalam setahun, diperkirakan sebanyak 90-100 hektare dari sekitar 210.000 hektare lahan persawahan di Kabupaten Karanganyar beralih fungsi dari tanah sawah menjadi lahan kering.

Hal itu, berdasarkan data BPN Karanganyar ditambah dengan perkiraan yang dilakukan Dinas Pertanian dari pengamatan di beberapa tempat.

Kendati demikian, imbuhnya, jumlah tersebut merupakan keseluruhan yang mengalihfungsikan lahan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk sertifikasi secara terpisah.

Adapun yang khusus untuk berubah menjadi permukiman atau fungsi lainnya, Indra memprediksi jumlahnya tak lebih dari 10 persen, atau hanya sekitar 10 hektare per tahun.

''Sebanyak 90 persen sisanya itu hanya berubah fungsinya, dari tanah persawahan menjadi tanah kering,'' imbuhnya.(G18-36a)