KARANGASEM- Banyaknya pengavelingan liar di Solo mendapat reaksi tegas dari sejumlah anggota DPRD. Mereka mendesak Pemkot segera mencari solusi, agar persoalan tersebut tidak berkepanjangan.

"Pemkot harus segera melakukan pemetaan lokasi tanah yang dikaveling oleh sebagian warga," ujar anggota Komisi I DPRD, Eko Susanto. Selanjutnya, instansi terkait mendefinisikan status tanah tersebut apakah milik Pemkot, pribadi, bantaran sungai, atau tanah milik Pemprov.

Bila memang tanah dimaksud terlarang untuk hunian atau kegiatan lain, Pemkot harus bertindak tegas. Bila dibiarkan, Pemkot sama saja dengan mendukung kegiatan ilegal.

"Memang ada tanah negara yang bisa dijadikan tanah pribadi. Misalnya, sudah tinggal di sana 20 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan bisa mengajukan hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)," urainya.

Senada, anggota FPDI-P yang juga Sekretaris Komisi I, Hariadi Saptono mengatakan, penataan pengavelingan liar bisa mencontoh upaya Singkawang, Kalimantan Barat. Di sana, pemerintah setempat mengajukan solusi jitu dengan cara bijak. Penghuni tidak serta merta diusir dari lokasi yang ditempati.

Namun, pemerintah memberikan iming-iming kredit. Syaratnya, mereka harus mau pindah ke lokasi pengembangan pasar tradisional terdekat.

"Bila tetap tak mau pindah atau menerima kredit, langsung digusur. Solusi ini bisa diterapkan di sini, karena masih banyak pasar tradisional yang belum dimanfaatkan secara optimal."

Perlu Sosialisasi

Untuk hunian, Hariyadi memberikan alternatif pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Kita baru memiliki sebuah rusunawa, dan satu lagi dalam tahap perencanaan. Padahal, kita masih butuh lebih banyak lagi untuk menampung warga yang tidak memiliki rumah. Hanya, perlu sosialisasi karena sebagian besar belum terbiasa tinggal di sana."

Namun, dia mengakui, persoalan tersebut tidak bisa dipecahkan sendiri oleh Pemkot.

"Saya yakin Pemkot tak mungkin bisa mengatasi semua persoalan sendiri. Harus ada kerja sama sinergis dengan pihak lain, seperti PLN, Telkom, dan PDAM. Sebab, ada sejumlah bangunan liar yang bisa memperoleh sambungan listrik, telepon, dan air. Ini kan repot."

Sementara itu, Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menyatakan akan mencoba mengupayakan jalan keluar atas permukiman liar.

Hal tersebut dikatakan saat dirinya mengunjungi perkampungan kumuh di Kadirejo, RT 3 RW 1 Gandekan. Di lokasi itu terdapat sejumlah hunian yang berada di atas selokan.

"Nanti akan kami coba carikan solusinya," ungkap dia, saat mendampingi Wali Kota H Joko Widodo.

Pada saat yang sama, Wali Kota berjanji akan mengupayakan turunnya bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, guna membantu sejumlah rumah yang termasuk kategori tidak layak huni. Dia berharap Gandekan dijadikan wilayah percontohan rumah sehat. (G10,G13-42s)