SESUAI dengan tujuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Pasal 8 Anggaran Dasar, yang perubahannya telah disahkan dengan Keputusan Presiden No 14 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004, yaitu mewujudkan dunia usaha yang kuat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi, . Yaitu dengan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif bersih dan transparan.

Kadin menjalankan fungsinya sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa dalam arti luas.

''Namun ternyata tujuan itu belum bisa diaplikasikan semua,''ujar Ketua Kadin Kabupaten Batang Drs HM Farid Asror MM MBA.

Dia meskipun tidak banyak bicara, ternyata memiliki perhatian yang mendalam terhadap kondisi dan kinerja dunia usaha di Kabupaten Batang. Saat ditemui Sara Merdeka secara lugas menyatakan high cost ekonomi, terutama berbagai bentuk beban finansial non konstrutif menjadi pangkal persoalan rendahnya kinerja dan hasil dunia usaha.

Sebut saja, adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pemborong/kontraktor baik yang bersifat kasuistik seperti melengkungnya jembatan Sademan, pembangun tribune Stadion Muh Sarengat, kasus retender jembatan Sibiting. Sampai kasus terbaru yaitu digelar ulang overlay hotmix pada empat paket proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) disebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan bestek proyek maupun pengadaan aspal yang sampai sekarang belum dikirim.

Salah

''Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan dunia jasa konstruksi yang terjadi di Batang. Belum lagi terhadap proses pelelangan proyek tahun 2005 pada Subdin Bina Marga, Cipta Karya maupun Pengairan yang digelar baru-baru ini. Ternyata sebagian besar harus di re-tender atau diulangi hanya disebabkan ketidaksiapan peserta memasukkan dokumen penawaran dengan lengkap, baik dan benar,''papar mantan Anggota FPP DPRD 1997-1999 Jateng yang dulu membongkar kasus pungutan liar di jembatan timbang.

Lebih lanjut dia menyatakan tanpa perlu mengkambing hitamkan salah satu pihak, sudah saatnya masyarakat jasa konstruksi di Kabupaten batang bangun dari tidur panjangnya. Selama ini tidak dirasakan kalau dininabobokkan oleh kemudahan kemudahan yang ternyata tidak mendidik dan kontra produktif dalam jangka panjang.

Selaku Ketua Kadin, Farid mengharapkan, semua pihak memberikan perhatian yang memadai. Sehingga dapat bersinergi dan menghasilkan hasil yang optimal.

Termasuk di dalamnya respon yang positif dari DPRD bersama beberapa pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi seperti Gapensi, Gabpeknas, Gapeksindo, Akaindo , Ardin dan Aspaji yang beberapa waktu lalu menemui Ketua DPRD Purwanto, untuk meminta dijadwalkan ada dengar pendapat.

''Hearing itu agar ada kesamaan persepsi dan sinergi langkah menuju Batang yang lebih baik.'' (Arif Suryoto-44a)