PEMALANG - Pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) langsung akan menimbulkan beban biaya yang tidak kecil bagi para pasangan calonnya. Menurut taksiran, dukungan biaya itu Rp 5 miliar - Rp 20 miliar.

Hal itu terungkap dalam seminar tentang pilbup yang diselenggarakan LSM Forum Rembuk Jumat (FRJ) di aula SKB Comal, Sabtu. Hadir dalam acara itu 200-an tamu undangan yang terdiri atas para tim sukses pasangan calon bupati/wakil bupati, LSM, tokoh masyarakat, dan kalangan pendidik. Pembicara adalah dosen FISIP Undip Novel Ali, anggota DPD Drs Sudharto MA, dan Ketua KPUD M Arief Efendi.

Rumor soal biaya dukungan pasangan calon yang jumlahnya membelalakkan mata bagi masyarakat kecil itu juga sudah terdengar Novel Ali. Menurut penuturannya, untuk mendukung pencalonan seorang calon tarifnya sangat mahal. Investasi politik dimaksud minimal Rp 5 miliar dan maksimal Rp 20 miliar.

"Investasi sebesar itu hanya untuk memperebutkan jabatan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota," ujarnya.

Seandainya pasangan calon memenangi persaingan di arena pilkada, mungkinkah kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut tidak berhasrat mengembalikan biaya politik yang sudah mereka keluarkan? Bila jawabannya ya maka dari mana sumber pengembalian investasi itu.

Lewat KKN

Novel Ali sangat prihatin jika investasi itu lantas diupayakan kembali oleh pasangan calon yang menang. Sebab, pengembalian investasi itu bisa jadi lewat mekanisme korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Atau, pasangan calon bersangkutan akan mencari langkah lain berupa bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih lanjut dia membeberkan, jika fenomena seperti itu terjadi pada pascapilkada langsung, rakyat tidak bisa menemukan sosok pemimpin yang ideal di daerahnya. kalau begitu, buat apa repot-repot melaksanakan pilkada langsung?

Namun, lanjut dia, hal itu sebagai tantangan bersama utuk menemukan cara efektif mencegah tampilnya sosok pemimpin yang tidak ideal, terutama di Pemalang yang sebentar lagi akan melaksanakan pilbup.

Sementara itu, Arief Efendi mengutarakan tentang syarat-syarat calon kepala daerah sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 PP Nomor 6/2005 dan mengambil hikmah kisah kepemimpinan pada zaman kekhalifahan ke-8 Bani Umayah, yaitu Umar bin Abdul Azis. Pemimpin yang ideal hendaknya seperti dalam kisah itu, rakyat ikut merasakan kenikmatan kekuasaannya.

Ketua FRJ H Saefudin Prakoso didampingi panitia Mustofa SH mengungkapkan, seminar itu bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat sehingga memilih sosok pemimpin yang peduli pada rakyat dan punya kearifan lokal. Di samping itu, juga sebagai pendidikan politik bagi para pemilih pemula. (sf-19j)